REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana peleburan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi sebuah koalisi besar untuk menyongsong Pilpres 2024 terus menguat. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengakui, partai-partai dalam kedua koalisi tersebut punya kesamaan visi dan sebenarnya sudah masuk tim Presiden Jokowi.
"Ya, ada (kesamaan visi-misi antara KIB dan KKIR). Ternyata ada. Jadi, kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan," kata Prabowo kepada wartawan, usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi dan empat ketum parpol lainnya di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023).
"Kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, ya dengan Cak Imin (Ketum PKB) ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang," imbuh Prabowo.
Ketum parpol yang ikut dalam pertemuan tertutup itu adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PPP Mardiono. Mereka semua adalah ketum partai koalisi Pemerintah Jokowi.
Untuk menyongsong Pilpres 2024, Golkar bersama PAN dan PPP sudah membentuk koalisi baru bernama KIB. Sedangkan Gerinda dan PKB membentuk KKIR.
Meski menyebut KIB dan KKIR punya kesamaan visi-misi, Prabowo memastikan penggabungan kedua koalisi tersebut bakal tergantung dari proses selanjutnya. Dia memastikan bahwa pembicaraan untuk meleburkan dua koalisi itu bakal intens.
"Ya nanti kita lihat prosesnya (soal penggabungan koalisi), tapi yang pasti akan intens," kata calon presiden dari Gerindra itu. Lantaran masih membahas soal penggabungan, lanjut Prabowo, tentu belum ada pembahasan soal nama capres dan cawapres yang bakal diusung.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengakui bahwa rencana pembentukan koalisi besar merupakan salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tertutup antara dirinya dan lima ketum parpol tersebut.
"Yang berbicara itu (soal koalisi besar) ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja," kata Jokowi kepada wartawan.
Menurut Jokowi, kelima partai yang tergabung dalam KIB dan KKIR itu memang cocok jika disatukan dalam sebuah koalisi besar. Kendati begitu, Jokowi menyerahkan urusan pembentukan koalisi besar tersebut kepada para ketum parpol.
"Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan, itu akan lebih baik," ujar Jokowi yang merupakan politisi PDIP itu.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto memang sudah berulang kali menyinggung rencana pembentukan koalisi besar ini. Pada awal Februari lalu, Airlangga menyebut pembentukan koalisi besar itu "kita tunggu tanggal mainnya".
Pertemuan tertutup antara Jokowi dan lima ketum parpol hari ini merupakan rangkaian dari acara bertajuk 'Silaturahmi Ramadan Bersama Presiden RI' yang digelar DPP PAN. Terdapat dua ketum partai koalisi Pemerintah yang tidak hadir.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir karena sedang berada di Jepang. Sedangkan alasan ketidakhadiran Ketum Nasdem Surya Paloh masih simpang siur.
Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut Paloh tak hadir karena sedang berada di luar negeri. Sedangkan Waketum PAN Yandri Susanto menyebut Paloh memang sengaja tak diundang. Pihaknya hanya mengundang ketum parpol yang direstui Jokowi.
Isu Nasdem bakal ditendang dari koalisi Jokowi sempat berembus dalam beberapa waktu terakhir. Musababnya, Nasdem dianggap tak sejalan lagi dengan Jokowi karena mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden Pilpres 2024. Anies dianggap sebagai sosok antitesis Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika