REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut peluang koalisi besar semakin dekat terwujud setelah pertemuan lima ketua umum partai pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PAN, Jakarta, Ahad (2/4/2023).
Jamiluddin mengatakan, koalisi besar yang awalnya diwacanakan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini mendapat respon baik dari Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP.
"Tetapi kalau koalisi besar ini terbentuk, tentu ada plus minusnya," kata Jamiluddin dikutip dari keterangan tertulisnya.
Jamiluddin mengatakan kelebihan jika koalisi besar terwujud maka pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Apalagi jika PDIP bergabung di dalamnya. Sehingga jika hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran.
"Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat," ujarnya.
Namun, kekurangannya, Jamiluddin menyebut dengan hanya sedikit pasangan calon presiden, maka rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya, demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen.
Selain itu, kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, dengan hanya sedikit calon maka keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat.
"Antara kampret dan cebong masih kental di masyarakat, yang membuat masyarakat terbelah secara dikotomis," ujarnya.
Dia menambahkan, kekurangan lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini dimana DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah. Sebaliknya, bila koalisi perubahan yang menang, maka DPR berpeluang sangat kuat.
"Sebab, Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah. Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR," ujarnya.
Karena itu, dia berharap koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju.
Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP, dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat.
"Selain itu, peluang dominasi di DPR juga dapat diminimalkan. Hal itu dapat memberi ruang pasangan capres yang menang untuk bekerja lebih maksimal," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
