REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Siapa pun yang diusung menjadi calon presiden diharapkan menolak politik identitas dalam proses kampanye menuju pemilihan umum 2024. Hal tersebut dimaksudkan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

"Menurut saya para kandidat itu sendiri bersama-sama menolaknya supaya itu nggak berkembang. Tapi ketika para kandidat itu membiarkan, ya sama saja, dia bagian dari politik identitas yang tidak sesuai dengan Pancasila itu, Bhinneka Tunggal Ika," ujar Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing saat dihubungi pada Jumat (24/3/2023).

Jangan sampai polarisasi kembali terjadi seperti pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 yang lalu, yang membuat masyarakat terbelah karena politik identitas.

Soal pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan bahwa politik identitas tidak bisa dihindari dalam kontestasi politik, menurutnya kemungkinan itu bisa saja terjadi.

"Kalau muncul dari perspektif yang positif boleh, tapi jika muncul dari perspektif negatif bisa saja. Misalnya, dari keturunan A, keturunan yang minoritas di negara ini. bisa saja diangkat itu. itu tidak baik, tak boleh," kata Emrus.

Emrus menegaskan sebaiknya para kandidat maupun bakal calon nantinya lebih mengedepankan program dan gagasan dalam kontes politik.

Selain itu, Emrus berpendapat bahwa politik identitas kemungkinan dapat dimunculkan oleh sekelompok masyarakat yang berada di luar lingkaran kandidat calon, partai politik, maupun dari para tim sukses.

"Tapi apakah akan muncul eksklusivitas tadi, politik identitas yang sempit? saya berhipotesa itu akan muncul, tapi yang akan menggelorakan itu nanti bisa saja sekelompok masyarakat atau aktor politik yang tidak berada pada tim sukses resmi, yang bukan dari para kandidat calon, tidak partai politik," katanya.

Jika yang dikatakan Anies terjadi, Menurut Emrus praktik politik identitas dalam kontestasi Pilpres 2024 nantinya bisa menguntungkan atau merugikan bakal calon presiden dari Partai NasDem tersebut.

"Konten yang diperbincangkan bisa menguntungkan Anies, juga bisa merugikan. Kontennya apa kira-kira yang akan disusun? katakanlah konten yang terkait dengan pembenturan suku dengan suku. Membenturkan agama atau aliran tertentu, bisa saja muncul itu. Lalu apakah yang merugikan dan menguntungkan Anies? tergantung yang akan muncul ke permukaan," kata Emrus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika