REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politik identitas merupakan ancaman yang sangat besar dalam konteks Indonesia.   

Namun, menurut Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, pada akhir-akhir ada pihak yang berupaya menetralisasi politik identitas, seolah-olah menjadi sesuatu yang sah dan wajar dalam konteks demokrasi. 

"Maka, narasi yang menetralisasi politik identitas itu menurut saya harus kita bendung. Karena, kalau kita belajar dari banyak konteks, ada persoalan-persolan krusial dalam tantangan kebhinekaan Indonesia yang mesti dikelola dengan baik," ujar Halili saat menjadi pimbicara dalam Diskusi Publik LSPI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023). 

Dia menuturkan, politik identitas atau secara spesifik politisasi agama pada dasarnya memberikan ancaman kepada dua hal. Pertama, politik identitas itu akan menganggu kebhinekaan bangsa Indonesia. Kedua, politisasi identitas juga akan membuat demokrasi maju mundur.  

"Itu menjadi ancaman kalau kita memberikan ruang yang sangat besar bagi para kandidat, para politisi untuk melakukan apa yang disebut dengan politisasi agama atau politik identitas itu," ucap Halili.  

Menurut dia, masyarakat Indonesia harus belajar untuk berkembang dengan adanya pemilu berkualitas sehingga para calon presiden dan wakil rakyat lebih mengedepankan visi-misi dan program agar bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa maju di dunia.  

"Dibandingkan menggunakan politik identitas lebih baik masyarakat harus melihat visi misi pemimpin politiknya. Sebab, politik identitas dapat  memecah belah bangsa Indonesia," kata dia.  

Lebih lanjut, dia pun mengapresiasi langkah Bawaslu RI secara tegas menegur Partai Ummat yang menyatakan mengusung politik identitas sebagai gerakan perjuangannya. 

“Partai Ummat mengusung politik identias itu sangat aneh. Bawaslu sudah tepat memberikan teguran keras bagi pimpinan Partai ummat,” jelas Halili. 

Baca juga: Muhammadiyah Resmi Beli Gereja di Spanyol yang Juga Bekas Masjid Era Abbasiyah

Sementara itu, akademisi Nahdlatul Ulama (NU), Rumadi Ahmad menjelaskan, pendidikan politik sangat penting untuk masyarakat. Pendidikan politik itu dapat memberikan masyarakat pengetahuan sehingga tidak mudah terhasut.  

"Literasi politik identitas sangat penting dilakukan kepada masyarakat, melalui pendidikan politik agar masyarakat tidak gampang terhasut," ujar Rumadi dalam forum yang sama. 

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP ini menegaskan bahwa politik identitas itu harus dilawan jika digunakan sebagai alat provokasi dan menjatuhkan lawan politiknya. “Pada titik itulah kita perlu melakukan perlawanan,” kata Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.    

Ikuti Whatsapp Channel Republika