REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR telah menerima surat dari Komisi III ihwal Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Surat tersebut menyetujui untuk memberhentikan Gazalba dari posisinya sebagai hakim agung di Mahkamah Agung (MA).
"Hasil rapat internal Komisi III yang setujui untuk mencabut persetujuan terhadap hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Gazalba Saleh dan meminta kepada presiden untuk memberhentikan sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti Bamus tanggal 7 Februari 2023," ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna, Selasa (21/3).
"Terhadap surat dimaksud untuk disampaikan dalam rapat paripurna guna dapat persetujuan. Apakah keputusan untuk mencabut persetujuan dan pemberhentian hakim agung pada MA RI atas nama Gazalba Saleh dapat disetujui?" tanya Puan yang dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir.
Diketahui, Gazalba diduga melakukan pengondisian terhadap putusan kasasi Budiman Gandi Suparman selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang berkaitan dengan konflik di internal koperasi tersebut. Saat itu, Gazalba menjadi salah satu anggota majelis hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara terdakwa Budiman. Dalam putusannya, Budiman dihukum pidana selama lima tahun.
Hingga kini, jumlah tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA sebanyak 15 orang. Terbaru, KPK menahan Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit (RS) Sandi Karya Makassar, Wahyudi Hardi. Dia merupakan penyuap Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo.
Sementara itu, sembilan tersangka lainnya, yakni Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP); dua orang PNS pada Kepaniteraan MA, Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH); serta dua PNS MA, yaitu Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).
Kemudian, dua pengacara, yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES); serta dua pihak swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID), Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
