REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan memersoalkan jaksa KPK yang tidak menghadirkan hakim agung untuk bersaksi dalam kasus suap penanganan perkara di MA. Padahal, menurutnya, ada tiga hakim agung yang disebutkan jaksa KPK sejak dakwaan.
Hal itu dikatakan Hasbi dalam sidang dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Kamis (21/3/2024).
"Saksi tersebut tidak pernah dihadirkan oleh saudara JPU dalam persidangan ini antara lain Hakim Agung Sri Murwahyuni, Prim Haryadi, dan Gazalba Saleh yang memutus permohonan Kasasi perkara Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Terdakwa Budiman Gandi Suparman," kata Hasbi saat membacakan pleidoi pribadinya dalam sidang tersebut.
Padahal Hasbi meyakini kehadiran mereka dapat menjelaskan duduk perkara yang menjeratnya. Sehingga Hasbi mempertanyakan KPK yang urung mendatangkan mereka ke muka sidang. "Saudara JPU dengan tidak menghiraukan fakta yang terungkap di persidangan serta menyembunyikan saksi-saksi penting dan kunci untuk mengungkap perkara ini menjadi terang dan jelas," tegas Hasbi.
Selain tiga Hakim Agung MA, Hasbi menuding Jaksa KPK menyembunyikan saksi penting dan kunci lain seperti saksi Bagus Dwi Cahya (Sopir terdakwa lain Dadan Tri Yudianto), Sutrisno (Sopir Hasbi), Albar (Ajudan Hasbi) serta Hercules (Swasta). Padahal mereka telah memenuhi Berita Acara Pemeriksaan waktu di Penyidikan.
"Keterangannya sangat diperlukan dipersidangan ini untuk mengungkap kebenaran, namun oleh saudara JPU saksi-saksi tersebut tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangannya di persidangan yang mulia ini," ucap Hasbi.
Atas dasar itulah, Hasbi tetap merasa dirinya dizhalimi dalam perkara ini. "Dengan sangat menyesal, perkenankan saya dalam kesempatan ini mengutarakan kekecewaan yang mendalam karena ternyata JPU telah bertindak zhalim kepada saya," ucap Hasbi.
Diketahui, Hasbi Hasan dituntut hukuman penjara selama 13 tahun dan 8 bulan. Hasbi Hasan diyakini Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) bersalah dalam kasus suap penanganan perkara di MA. Hal itu disampaikan JPU KPK Ariawan Agustiartono dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Kamis (14/3/2024).
JPU KPK juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 3.880.000.000 kepada Hasbi Hasan. Kasus ini berawal saat Debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka mengajukan kasasi ke MA lantaran tidak puas putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang membebaskan terdakwa Budiman Gandi Suparman. Heryanto kemudian menunjuk Theodorus Yosep Parera sebagai pengacaranya.
Setelah itu, Heryanto menghubungi kenalannya, yakni eks Komisaris Wika Beton, Dadan Tri Yudianto yang memiliki relasi di MA untuk meminta bantuan mengawal proses kasasi tersebut. Keduanya pun membuat kesepakatan.
Dari komunikasi antara Heryanto dan Yosep Parera ada sejumlah skenario yang diajukan untuk mengabulkan kasasi tersebut. Skenario itu disebut dengan istilah 'jalur atas' dan 'jalur bawah' dan disepakati penyerahan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Hasbi Hasan selaku Sekretaris Mahkamah Agung.
Selanjutnya, Heryanto memerintahkan Yosep Parera untuk mengirimkan susunan Majelis Hakim tingkat kasasi ke Dadan pada Maret 2022. Lalu, Heryanto bertemu dengan Dadan dan Yosep Parera di Rumah Pancasila Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai bentuk keseriusan pengawalan kasasi di MA.
Dalam pertemuan itu, Dadan juga sempat melakukan komunikasi dengan Hasbi melalui sambungan telepon. Dia meminta Hasbi untuk turut serta mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto di MA dengan disertai adanya pemberian sejumlah uang. Hasbi sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi itu.
Setelah terjalin kesepakatan, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan terbukti bersalah di tingkat kasasi dan dipenjara lima tahun. Kemudian, sekitar Maret sampai dengan September 2022 Heryanto mentransfer uang ke Dadan sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp 11,2 miliar.
Eks Komisaris Independen Wijaya Karya, Dadan Tri Yudianto sudah divonis penjara lima tahun, denda 1 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 7.950.000.000 dalam kasus ini. Vonis terhadap Dadan ini jauh dari tuntutan yang diajukan Jaksa KPK berupa hukuman penjara selama 11 tahun 5 bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
