Kamis 16 Mar 2023 16:18 WIB

Terancam Pemecatan, 90 Ribu Honorer Satpol PP Minta Diangkat PNS

Honorer Satpol PP mengaku dijanjikan kejelasan nasib pada 21 Maret 2023.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Agus raharjo
Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu (tengah) bersama Ketua DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Fadlun Abdillah (kanan) usai memberikan keterangan pers terkait pemberhentian massal 90.000 anggota Satpol PP se-Indonesia di Graha Pena 98, Jakarta, Kamis (16/3/2023). Kehadiran perwakilan dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja ini meminta dukungan kepada PENA 98 dalam menyikapi persoalan yang menimpa 90.000 anggota Satpol PP yang status honorernya dihentikan sekaligus agar dapat diperjuangkan nasibnya yang dinilai menjadi korban kebijakan negara.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu (tengah) bersama Ketua DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Fadlun Abdillah (kanan) usai memberikan keterangan pers terkait pemberhentian massal 90.000 anggota Satpol PP se-Indonesia di Graha Pena 98, Jakarta, Kamis (16/3/2023). Kehadiran perwakilan dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja ini meminta dukungan kepada PENA 98 dalam menyikapi persoalan yang menimpa 90.000 anggota Satpol PP yang status honorernya dihentikan sekaligus agar dapat diperjuangkan nasibnya yang dinilai menjadi korban kebijakan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 90 ribu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terancam kehilangan pekerjaan seiring batas waktu penghapusan honorer pada 28 November 2023. Mereka meminta pemerintah mengangkat honorer Satpol PP menjadi pegawai negeri sipil.

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdilah, mengaku, secara keseluruhan, perbandingan personel Satpol PP berstatus PNS dengan non PNS berada di angka 30 banding 70. Dimana, mayoritas dari personel Satpol PP yang ada saat ini bukan merupakan PNS sebagaimana semestinya yang diamanatkan UU.

Baca Juga

"Kita (non PNS) paling besar. Kita 70 persen dibanding PNS-nya, untuk Satpol PP ya. Di daerah itu banyak PNS-nya itu 20 persen, non PNS-nya 80 persen," kata Fadlun, di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Pria yang bertugas sebagai Satpol PP di Kabupaten Bekasi itu menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti mendorong agar Satpol PP menjadi PNS. Apalagi, tugas dan fungsi Satpol PP secara keseluruhan sama, hanya status kepegawaian yang membedakan, ada yang PNS dan ada yang non PNS. Bahkan, kata dia, anggota yang non PNS yang lebih sering berada di garda terdepan.

"Sama-sama menjalankan tugas dan fungsi antara lain menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta kepegawaiannya dalam hal tersebut," kata Fadlun.

Menurut Fadlun, dia sudah dijanjikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terkait kabar pasti nasib Satpol PP non PNS ke depan. Apabila janji itu tak ditepati dan kejelasan nasib mereka terus tak menentu, maka 90 ribu Satpol PP akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia dan melakukan mogok kerja.

"Ketika pemerintah selaku Mendagri dan Menpan-RB tidak mau memperjuangkan kami, kami 90 ribu akan melaksanakan aksi besar-besaran," kata Fadlun.

Dia mengatakan, sebelumnya para Satpol PP non PNS sudah melakukan aksi damai, tapi ketika itu yang turun ke lapangan jumlah massanya belum maksimal. Fadlun mengeklaim, dia dijanjikan akan diberikan kejelasan nasib pada 21 Maret 2023, setelah pihak pemerintah bertemu dengan DPR membahas persoalan tenaga honorer.

"Ketika pada tahun ini ataupun hasil dari pada 21 besok pemerintah tidak ada titik terang atau pun pemerintah tidak menjalankan amanat UU Nomor 23, saya akan menginstruksikan kepada jajaran ketua DPD ataupun DPD atau DO yang ada di seluruh Indonesia untuk mengosongkan kantor dan kita akan aksi damai di kementerian," tegas dia.

Langkah tersebut didukung oleh Persatuan Nasional Aktivis (Pena) 98. "Kita sebagai Pena 98 pasti akan berjuang sebisanya dan semampunya. Saya sudah komunikasikan dengan komisi II, kalau secara komisi memang bukan bidang saya, tetapi bicara kemanusiaan, kita harus keluar dari sekat itu," ujar Sekretaris Jenderal Pena 98, Adian Napitupulu.

Adian menyampaikan, puluhan ribu Satpol PP dengan status non PNS itu hanya menuntut pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, menurut dia, aturan tersebut mengamanatkan negara untuk mengangkat para Satpol PP menjadi PNS karena memang dalam aturan tersebut status Satpol PP adalah PNS, bukan honorer maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Mereka tidak menuntut rumah dinas, mereka tidak menuntut mobil baru untuk operasional, mereka tidak menuntut sesuatu yang menurut saya dilakukan pejabat lain, nambah rumah dinaslah, mobil barulah, mereka tidak menuntut (itu). Yang mereka tuntut adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan. Pasal 256," kata Adian.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْۗ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۤءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔاۗ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۤءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ
Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah.

(QS. Al-Hajj ayat 5)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement