Rabu 15 Mar 2023 20:56 WIB

Pemilu 2024 Masih tak Pasti, DPR Ingatkan KPU Respons Serius Upaya-Upaya Penundaan

DPR meminta KPU menegaskan sikap independen dan integritasnya.

Rep: Nawir Arsyad Akbar, Febryan A/ Red: Andri Saubani
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) menyaksikan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) menempelkan stiker coklit usai proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilu 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pemilu 2024 hingga kini masih dibayangi isu penundaan. (ilustrasi)
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) menyaksikan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) menempelkan stiker coklit usai proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilu 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Pemilu 2024 hingga kini masih dibayangi isu penundaan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, situasi politik Indonesia saat ini dihinggapi oleh kegamangan dan ketidakpastian. Sebab pada setiap waktunya, ada saja upaya-upaya yang terkesan dilakukan untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Menurutnya, ketidakpastian tersebut membutuhkan penyelenggara Pemilu 2024, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan berintegritas. Jangan sampai para penyelenggara pemilu justru menjadi pihak yang terlibat dalam upaya-upaya tersebut.

Baca Juga

"Sekali lagi kalau penyelenggaranya terlibat dalam soal ini, baik secara vulgar atau sembunyi-sembunyi, baik secara formal maupun omongan-omongan ke orang per orang bahwa pemilunya belum pasti," ujar Saan dalam rapat kerja dengan KPU, Rabu (15/3.2023).

"Kalau itu (upaya penundaan Pemilu 2024) datangnya dari penyelenggara, repot kita semua, karena bentengnya," sambungnya.

 

Jelasnya, ketidakpastian tersebut membuat partai politik dihadapkan pada kesulitan dalam strategi persiapan Pemilu 2024. Padahal, pesta demokrasi tersebut akan digelar kurang dari setahun lagi pada 14 Februari 2024.

"Ini belum selesai, masih ada bayang-bayang ketidakpastian soal penundaan. Nah saya ingin menekankan pada situasi seperti ini, tentu yang menjadi bentengnya adalah yang utama adalah penyelenggara," ujar Saan.

KPU, tegas Saan, harus menjadi benteng perlawanan dari upaya-upaya penundaan Pemilu 2024. Lembaga yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari itu harus harus mengedepankan independensi dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan.

"Firm tegas sikapnya, terjaga integritasnya, kredibilitasnya, dan yang paling penting kemandiriannya. Kalau dia terseret dalam pusaran ini, nah celaka semua. Jadi supaya tidak terseret dalam pusaran, maka tadi, independensi, bukan hanya soal kelembagaannya, tapi individu anggota penyelenggara itu sendiri," ujar Saan.

"Ini yang pertama saya ingatkan terus-menerus, karena kita tidak ingin tercatat dalam sebuah sejarah di era kita lah sistem politik kita jadi tidak menentu," sambung politikus Partai Nasdem itu.

 

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement