Warga Tanah Merah yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang menolak direlokasi atau dipindah ke lokasi tempat tinggal lain. Mereka bersikukuh terus berada di kediaman Tanah Merah yang telah ditempati selama berpuluh-puluh tahun karena mengaku sudah mengantongi legalitas.
"Terkait soal keberadaan warga, kan warga sudah punya hak tinggal di situ, sudah punya legalitas," kata Ketua Forum Tanah Merah, Muhammad Huda, Selasa (7/3/2023).
Huda mengatakan, legalitas yang dimaksud adalah dengan adanya izin mendirikan bangunan (IMB) yang diberikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 16 Oktober 2023. Beleid tersebut yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
"Memang dasarnya dari Perda Nomor 7 Tahun 2010. Perda itu kan produk politik yang di DPRD, dasar hukumnya. Jadi terkait soal bangunan gedung itu dasarnya," ujarnya.
Pemberian IMB tersebut merupakan janji politik Anies saat kampanye pada Pilkada 2017. IMB kawasan itu diberikan kepada RW 08, RW 09, RW 10, dan RW 11 Kelurahan Rawa Badan Selatan, Kecamatan Koja. Huda mengaku para warga juga membayar pajak atas adanya IMB tersebut.
"Dengan adanya IMB kami membayar pajak akhirnya, pemasukan juga buat DKI Jakarta, dari retribusi yang dikeluarkan oleh warga Kampung Tanah Merah. Jadi kalau memang ditarik-tarik soal lahan, enggak ketemu-ketemu," jelasnya.
Alih-alih direlokasi, Huda menekankan agar warga Tanah Merah diberi bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang dilalap si jago merah. "Warga tidak menghendaki relokasi, tapi membangun kembali rumah yang terbakar, merehabilitasi rumah yang terbakar yang disebabkan kelalaian oleh Pertamina," tuturnya.
Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah dan pihak Pertamina mencari solusi konkret agar tidak lagi terjadi bencana serupa di kemudian hari. Terlebih mengingat kejadian kebakaran pada Jumat (3/3/2023) malam yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia bukanlah yang pertama kalinya.
"Salah satu solusi menurut kami, warga Kampung Tanah Merah, adalah deponya yang harus dipindahkan. Kan di Pelindo ada, pelabuhan juga jauh dari permukiman," ungkapnya.
In Picture: Anjing Pelacak Diterjunkan Bantu Pencarian Korban Kebakaran Depo Plumpang
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hari ini menanggapi terkait nasib warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Ia menyerahkan nasib warga tersebut ke Pertamina.
"Kan sudah ditawarkan (dua opsi dari Presiden Jokowi). Silakan Pertamina," kata Heru kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa (7/3/2023).
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang tepat untuk mencegah tragedi kebakaran berulang di kemudian hari.
"Opsi pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang tepat dan cepat, dengan beberapa alasan. Pertama, penyulut kebakaran berawal dari Depo Pertamina Plumpang, bukan rumah penduduk," kata Fahmy dalam keterangannya di Yogyakarta, Senin (6/3/2023).
Alasan berikutnya, menurut Fahmy, pimindahan Depo Pertamina Plumpang dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan merelokasi rumah warga di kawasan itu.
"Pemindahan Depo Pertamina dapat diputuskan secara cepat oleh direksi Pertamina, Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak yakni Pertamina, Pemda DKI, dan warga," kata dia.
Ia menilai saat ini lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak lantaran berada di tengah kawasan padat penduduk serta tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Padahal, menurut Fahmy, pendistribusian BBM dari kilang ke Depo Pertamina menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya.
"Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata pindahkan Depo Pertamina Plumpang dalam tempo sesingkatnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
