REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-73 dan Perlindungan Masyarakat ke-61 (Satlinmas) melalui Rapat Kerja Nasional, digelar pada 2 Maret 2023 bertempat di Claro Hotel, Makassar.
Tema besar Rakornas kali ini adalah “Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi melalui Satpol PP dan Satlinmas yang Profesional". Maksudnya adalah terus memberikan motivasi melalui kontribusi nyata pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan mewujudkan ketentraman, ketertiban umun dan pelindungan masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA., M.Si dalam laporannya kepada forum Rakornas menyampaikan Peran Satpol PP dan Satlinmas begitu nyata dan terus tumbuh di tengah masyarakat. "Penanganan pandemi Covid-19 menjadi success and moral story yang membuktikan arti penting dan strategis Satpol PP dan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah"
Di sela-sela Rakornas, telah diserahkan Piagam Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP kepada 12 daerah, terdiri dari 4 pemerintah provinsi, 5 pemerintah kabupaten dan 3 pemerintah kota.
"Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP ini diberikan kepada Satpol PP yang sangat berhasil, kreatif, inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya" terang Safrizal.
Hadir dalam forum Rakernas Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, M.H yang membuka kegiatan Rakornas secara resmi. Disamping itu turut hadir pula para kepala daerah maupun perwakilan Kementerian/Lembaga, mulai dari Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas, Bawaslu RI, Kemkeu RI dan Baharkam Polri.
Di tengah sambutannya Wamendagri menyampaikan “Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,72% pada tahun 2022 berkat kerja keras, komitmen dan kolaborasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk tentunya peran Satpol PP dan Satlinmas” ujar Jhon Wempi.
Rakornas kali ini menjadi istimewa karena selama dua tahun belakangan digelar secara sederhana dan virtual. Gelaran Rakornas juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pola operasi bagi Satpol PP dan Satlinmas di daerah, terutama dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak di Tahun 2024. Disamping itu mengemuka pula bahasan mengenai pengendalian inflasi dan kebijakan pemenuhan Standar pelayanan minimal Trantibumlinmas.
“Kami mengajak untuk menyatukan prinsip ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat daerah baik dalam rangka pertumbuhan ekonomi, membangun strategi pengendalian inflasi, dan menyukseskan agenda pemilu dan pilkada serentak 2024”, tutup John Wempi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika