Pada Rabu (1/3/2023), Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terkait kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam surveinya kali ini, pandangan penegakan hukum bersama kondisi ekonomi akan menjadi indikator tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja Presiden Jokowi.
Dari sisi penegakan hukum, hampir 30 persen responden menyatakan bahwa implementasinya buruk. Detailnya adalah sebesar 29,6 persen menyatakan penegakan hukum di Indonesia buruk, yang terbagi buruk (22,6 persen) dan sangat buruk (7,0 persen).
"Lebih banyak yang menilai keadaan penegakan hukum pada umumnya sekarang baik/sangat baik 35 persen, dibanding buruk/sangat buruk 29,6 persen," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam rilis daringnya, Rabu.
Sedangkan, sebanyak 29,4 persen responden menyatakan kondisi penegakan hukum sedang saja, yang tak dihitung dalam persentase baik atau buruk. Adapun 6,1 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Berbading terbalik dengan kondisi penegakan hukum, mayoritas responden justru melihat bahwa kondisi ekonomi nasional buruk. Sebanyak 37,3 persen menyatakan hal tersebut, terbagi buruk (27,7 persen) dan sangat buruk (9,6 persen).
Publik yang menyatakan kondisi ekonomi nasional baik sebanyak 24,6 persen, terbagi sangat baik (1,7 persen) dan baik (22,9 persen). Namun, sebesar 37,1 persen responden menyatakan kondisi ekonomi nasional sedang saja, yang tak dihitung dalam persentase baik atau buruk.
LSI juga merilis survei terkait kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), pengadilan, dan kepolisian dari 14 lembaga yang ada.
Dari 14 lembaga tersebut, TNI berada di posisi teratas dengan tingkat kepercayaan sebesar 93 persen. Di bawahnya ada presiden (85 persen), KPK (68 persen), pemerintah daerah (75 persen), dan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat (72 persen).
Selanjutnya adalah kementerian/lembaga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperoleh tingkat kepercayaan yang sama, yakni sebesar 74 persen. Selanjutnya adalah media massa sebesar 68 persen.
Lima terendah adalah Kejagung (69 persen), pengadilan (66 persen), kepolisian (61 persen), partai politik (58 persen), dan DPR/DPRD (58 persen).
Djayadi menjelaskan, survei ini dilakukan karena masalah-masalah hukum menjadi perhatian publik selama sebulan terakhir. Selain kasus yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, mencuat juga kasus Koperasi Indosurya dan penetapan tersangka kepada mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang sudah meninggal.
"Kasus-kasus hukum ini menarik perhatian luas, bukan saja karena terkait dekat dengan kehidupan masyarakat, tapi juga karena membuat lembaga-lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum menjadi sorotan publik," ujar Djayadi.
Kendati angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum dan kondisi ekonomi nasional cukup besar, 75,9 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi. Terbagi Sangat puas (18,1 persen) dan cukup puas (57,8 persen).
"Kurang puas 17,9 persen dan tidak puas sama sekali 3,2 persen," ujar Djayadi.
"Mayoritas tetap merasa puas, meski persepsinya negatif terhadap kondisi ekonomi dan penegakan hukum. Namun, jika semakin positif persepsinya, maka kepuasan semakin tinggi," sambungnya.
LSI melakukan survei pada 10 hingga 17 Februari 2023. Jumlah sampel sebanyak 1.228 responden yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD). Adapun, margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
