REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mulai meningkatkan kewaspadaan akan penyakit difteri. Pasalnya, kasus positif difteri sudah ditemukan di Kabupaten Garut, yang jaraknya tak terlalu jauh dari Kota Tasikmalaya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Asep Hendra, mengatakan, sejauh ini belum ada laporan adanya pasien yang diduga terpapar difteri di Kota Tasikmalaya. Namun, pihaknya akan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphteriae itu.
"Sejauh ini belum ada kasus suspek. Namun kami tingkatkan kewaspadaan, karena Garut adalah daerah tetangga. Dia (bakteri) kan bisa dibawa oleh orang," kata dia saat dihubungi Republika, Kamis (23/2/2023)
Peningkatan kewaspadaan yang dilakukan berupa melakukan pendataan terhadap pasien yang dicurigai mengalami gejala difteri. Apabila ada pasien yang mengalami gejala penyakit itu, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya akan melakukan pengetesan swab untuk mengambil spesimen dan mengirimnya ke laboratorium untuk diperiksa.
Asep meminta kepada semua pihak untuk tidak menutupi apabila terdapat kasus dugaan difteri. Seluruh rumah sakit dan puskesmas juga telah diminta segera melapor apabila ada pasien dengan gejala difteri.
Selain itu, masyarakat yang memiliki balita dan anak sekolah juga diimbau untuk mengecek kelengkapan imunisasinya. "Kalau belum, segera imunisasi. Ini untuk melindungi anak-anak kita," ujar Asep.
Ia mengeklaim, cakupan imunisasi dasar di Kota Tasikmalaya sebenarnya sudah cukup baik, yaitu di atas 95 persen. Namun, ia mengungkapkan, masih ada sebagian kecil yang menolak imunisasi, terutama terhadap balita.
Padahal, difteri disebut sangat berpotensi menyerang anak yang belum menjalani imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) dengan lengkap. "Penyakit difteri ini sebenarnya sangat berkaitan dengan cakupan imunisasi DPT. Ketika anak tak diimunisasi lengkap, potensi terserang difteri cukup tinggi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika