Rabu 22 Feb 2023 18:16 WIB

Munas ke-I Netfid Indonesia Dorong Penguatan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Lebih Baik

Masyarakat sipil berperan penting dalam menguatkan demokrasi Indonesia

Munas I Netfid Indonesia dihadiri perwakilan dari 23 provinsi dan 73 kota dan kabupaten.
Foto: Dok Istimewa
Munas I Netfid Indonesia dihadiri perwakilan dari 23 provinsi dan 73 kota dan kabupaten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama. Bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenag RI, Munas pertama ini dihadiri perwakilan dari 23 provinsi dan 73 kota dan kabupaten.

Plt Ketua Netfid Indonesia, Muh Afit Khomsani, mengatakan  dalam Munas pertama Netfid ini, pihaknya mengusung tema “Memperkuat Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Yang Lebih Baik.” Dia meyakini bahwa kualitas masyarakat sipil yang baik akan berdampak pada kualitas demokrasi yang baik pula.

Baca Juga

“Selain akan melakukan rancang bangun cetak biru, gerak serta orientasi perkumpulan, Munas ke-I Netfid Indonesia setidaknya akan membahas beberapa fokus isu dan concern perkembangan demokrasi di Indonesia,” ungkapnya dalam keterangannya, Rabu (22/2/2023).

Menurutnya, upaya memperkuat keberadaan masyarakat sipil merupakan hal penting bagi demokrasi di Indonesia, utamanya dalam situasi yang berkembang di tahun politik menjelang Pemilu 2024. 

 

Melalui pendidikan politik dan kesadaran gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat sipil akan menjadi pondasi utama dalam menghadapi dinamika Pemilu 2024.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Bawaslu (Bawaslu) RI, Ichsan Fuady, menambahkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dinilai masih rentan terhadap terjadinya pelanggaran. Olehnya, Bawaslu mendorong Netfid Indonesia agar turut serta dalam menguatkan integritas Pemilu. 

“Penguatan integritas dan keadilan Pemilu, melakukan kolaborasi pengawasan parsitipatif, serta memperkuat referensi pemilih untuk menjadi pemilih cerdas dalam Pemilu harus menjadi perhatian,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa Netfid pjuga erlu menempatkan isu-isu politik uang, politisasi sara dan politisasi birokrasi sebagai tantangan pemilu demokratis. Sehingga  Pemilu yang berintegritas bisa terwujud.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Heddy Lugito, menyampaikan  Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses menuju pemilu yang berkualitas sangat penting. Mengingat kontestasi Pemilu 2024 mendatang bukan pemilu biasa.

Menurutnya, Pemilu yang akan dilakukan pada 2024 mendatang akan semakin keras, kompetitif, dinamis. Sehingga perlu adanya peran serta masyarakat civil society dalam hal ini Netfid.

“Saya sangat yakin Netfid akan menghasilkan sesuatu yang sangat berguna bagi demokrasi dan kepemiluan di Indonesia,” tambahnya.        

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement