REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta keterlibatan perguruan tinggi dalam program penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem. Hal ini dilakukan salah satunya dengan mengimplementasikan program yang berkaitan dengan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem melalui kegiatan Kuliah, Kerja, Nyata (KKN) para mahasiswanya.
“Perlu dilibatkan dunia pendidikan melalui perguruan tinggi di wilayah masing-masing, dimana mahasiswanya berperan aktif dalam mengimplementasikan program kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir saat melakukan Road Show Dialog secara daring terkait stunting pada Kamis (16/02/2023).
Hal ini karena permasalahan penanganan stunting yang dihadapi pemerintah kabupaten kota yaitu kurangnya tenaga pelaksana gizi dan bidan terampil di posyandu maupun puskesmas daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Sehingga peran semua pihak dibutuhkan termasuk perguruan tinggi.
Muhadjir juga melanjutkan penyisirannya terkait permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di pemerintah kabupaten kota khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Kalimantan Selatan mencapai angka 24,6 persen. Angka stunting tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,4 persen.
Namun, dari kabupaten kota yang mengikuti roadshow ini masih terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting yaitu Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala.
Selain itu, Muhadjir meminta agar perangkat daerah dapat mendata dan segera mengusulkan warganya khususnya yang ada didalam desil 1 Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang akan diajukan Kementerian Sosial.
"Pemerintah daerah dapat segera mengusulkan warganya yang termasuk didalam desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sehingga pemberian bantuan oleh kemensos dapat dipercepat,” kata Muhadjir.
Selain itu, pemerintah daerah agar membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap desa yang bertujuan untuk memperbarui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan percepatan penyerahan bantuan sosial.
Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya juga perlu gencar dilakukan sehingga menambah pendapatannya, dari segi kesehatan pemerintah menjalankan program Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kepada masyarakat miskin ekstrem.
Menurut Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif menjelaskan, kondisi geografis yang masih berupa pegunungan dan hutan mempersulit pemerintah daerah dalam memberikan bantuan alat antropometri dan USG maupun bantuan sosial lainnya, sehingga menyebabkan masih tingginya angka prevalensi stunting.
“Kami mengusulkan program bantuan Komunitas Adat Terpencil di beberapa desa khususnya yang ada di wilayah pegunungan dan hutan sehingga penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat cepat teratasi,” katanya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalimantan Selatan H. Nurul Fajar Desira mengatakan pihaknya akan terus mengawal pendataan masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan lainnya.
"Kami akan terus mengawal pencatatan keluarga miskin yang belum mendapatkan bansos seperti PKH, PBI JK, dan sejenisnya, sehingga percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat terwujud," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika