Rabu 08 Feb 2023 13:04 WIB

Tolak Rencana Heru Berlakukan ERP, Ojol Demo di Depan Balai Kota DKI

Ratusan pengemudi ojol tolak wacana Pj Heru menerapkan jalan berbayar di Jakarta.

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Erik Purnama Putra
Pengemudi ojek online (ojol) melintasi ruas protokol di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023), yang menjadi salah satu dari 25 jalan yang masuk daftar terkena ERP.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pengemudi ojek online (ojol) melintasi ruas protokol di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023), yang menjadi salah satu dari 25 jalan yang masuk daftar terkena ERP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Para Pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demo penolakan terhadap rencana kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu (8/2/2022). Ojol menuntut agar rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang ingin menerapkan ERP di Ibu Kota, bisa dibatalkan.

Berdasarkan pantauan Republika.co.id pada 11.50 WIB, ratusan massa pengemudi ojol yang menuju ke depan gedung Balai Kota DKI. Mereka memencet tombol klakson di motornya. Ada pula yang bawa bendera merah putih.

Salah satu pengemudi ojol bernama Agus (49 Tahun) mengatakan, ia ikut aksi lantaran menolak keras gagasan penerapan ERP di Jakarta. Hal itu karena nantinya ia tidak bisa mengambil untung dari setoran per harinya jika melewati banyak jalan di Jakarta.

"Ya itu kan 25 titik di jalan DKI Jakarta. Terus bayar gitu setiap kita lewat? Untung buat kita nanti gimana? Yang ada nombok. Kesejahteraan masyarakat di DKI aja belum ada," katanya saat diwawancarai Republika.co.id di sela aksi.

 

Agus berharap, Pj Gubernur DKI Heru tidak meneruskan wacana menerapkan ERP di wilayah Jakarta. Pasalnya, ia dan ribuan pengemudi ojol lain setiap harinya mencari nafkah di jalanan dengan melewati ruas protokol Jakarta.

Jika nanti sebanyak 25 ruas jalan harus berbayar, ia tidak bisa membayangkan, pendapatannya bakal berkurang drastis. "Kita menolak keras adanya ERP. Kemacetan tidak akan terselesaikan dengan ERP. Masih banyak pembangunan jalan yang tidak memadai," kata Agus.

Sampai berita ini ditulis Republika.co.id, mereka masih lakukan aksi demo di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement