Jumat 03 Feb 2023 13:53 WIB

Menengok Sepintas Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Surya dan Khotimah terpaksa tinggal di gubuk bantaran Kali Ciliwung.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Bilal Ramadhan
Anak-anak beraktivitas di bantaran sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta. Upaya minim DKI dalam penanganan kemiskinan ekstrem itu, dikritik oleh pengamat sosial, Budi Radjab. Menurutnya, secara umum kemiskinan ekstrem memang dampak dari perekonomian nasional yang menurun. Namun demikian, penanganan dari kenaikan miskin ekstrem di Jakarta sekitar 0,29 persen dia sebut tidak wajar.  “Sebagai ibukota memang tidak wajar. Pemerintah harus membantu penanganannya, membantu masyarakat untuk bangkit dan mengurangi kemiskinan ekstrem,” kata Budi.  Dirinya mendesak, pemerintah perlu membenahi kemiskinan ekstrem di Jakarta lebih baik. Caranya, dengan mengalokasikan cukup anggaran dari postur APBD atau dana kedinasan dengan berbagai program demi pengentasan kemiskinan ekstrem.  Lebih jauh, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria, mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kemiskinan ekstrem tersebut. Ditanya apakah akan ada rapat komisi dengan Pemprov DKI atau melalui Dinas Sosial DKI, dia tak memerincinya.  Iman mengatakan, dengan adanya laporan dari BPS ini, pihaknya akan mempertanyakan langkah penanganan dan persiapan bantuan atau metode demi mengurangi kemiskinan ekstrem di Jakarta.  “Kita mau jadwalkan (rapat komisi dengan Pemprov DKI) nanti kita lihat langkah apa yang akan dilakukan oleh Dinas,” kata Iman.
Foto:

Berdasarkan pemaparan Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana, golongan utama status miskin ekstrem karena pendapatan yang berada di bawah Rp 11.663 per harinya. Ihwal berkurang, jumlah kemiskinan ekstrem di Jakarta pada 2022, ia sebut mengalami kenaikan sekitar 0,29 persen dibanding tahun sebelumnya.

Suryana menambahkan, karakteristik penduduk yang tergolong miskin ekstrem di Jakarta adalah usia kepala rumah tangga 45,5 tahun, lulusan SMA, lansia dan pendapatan minimal tadi.

“Kondisi rumah belum layak dan luas lahan perkapita di bawah delapan meter persegi,” kata Suryana.

Dalam penjelasannya, mayoritas penduduk ekstrem di DKI ada di Jakarta Utara (Jakut). Namun demikian, Jakarta Barat menjadi kota dengan penduduk miskin ekstrem paling sedikit.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tak mau menjawab cara atau metode penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta yang naik di 2022.

Alih-alih memaparkannya, dia menyinggung upaya Jakarta dalam memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJP), Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga dukungan pemberian makanan gizi tambahan tanpa memerinci program tersebut.

“Saya tidak menjawab itu (penanganan kemiskinan ekstrem Jakarta)” kata Heru.

Heru mengaku belum mengetahui lebih lanjut kategori kemiskinan ekstrem. Namun demikian, kata dia, salah satu indikator yang sudah dipastikan adalah pengeluaran yang tidak lebih dari Rp 11 ribu per harinya.

“DKI terhadap warga kelompok itu kan sudah diberikan ada bantuan makanan, kesehatan, KJP, KJS, wifi gratis, ada PKH, PMT anak sekolah,” tuturnya.

Menurutnya, sejauh ini DKI sudah berupaya dan melakukan intervensi lebih banyak terhadap kemiskinan ekstrem. “Boleh lihat sendiri,” katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement