REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengaku, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) haruslah disepakati bersama koalisi. Kendati demikian, partainya bersepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
"Kalau capres memang sudah ada kesepakatan bersama ke Anies Baswedan, walaupun belum dideklarasikan bersama," ujar Al Muzzammil lewat pesan singkat, Selasa (24/1/2023).
Adapun cawapres dari Anies, masih terus dibicarakan bersama partai politik yang hingga saat ini masih dalam proses penjajakan. Namun, PKS juga disebutnya memang melirik sejumlah nama, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Semua nama yang potensial sebagai cawapres akan kita pertimbangkan dan bicarakan bersama. Seperti misalnya AHY, Khofifah, Aher, atau nama lainnya yang potensial," ujar Al Muzzammil.
"Cawapres masih di masing-masing saku partai-partai koalisi, walaupun sudah terbaca usulan namanya. Sedang terus didalami oleh masing-masing pihak koalisi, saatnya akan dibicarakan bersama dengan fairness, objektif untuk bisa raih kemenangan tentunya," sambungnya.
Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan jika bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan bukan kader PKS. Pernyataan ini menjawab soal ketidakpastian nasib Koalisi Perubahan yang hingga kini belum menemukan titik temu soal bakal cawapres Anies.
Aboe menegaskan, sejatinya tidak ada yang mengganjal ketiga partai dalam Koalisi Perubahan ini menetapkan nama bakal cawapres. Ia hanya menyampaikan PKS tidak ingin terlalu terburu-buru memutuskan siapa sosok yang pantas menjadi pasangan Anies Baswedan di Pemilu 2024 mendatang.
"Rasanya perkembangannya (Koalisi Perubahan) cukup positif dan bakal baik," kata Aboe Bakar kepada wartawan, di kantor DPP PKS, Jumat (20/1/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
