REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto Djojohadikusumo menegaskan, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Prabowo ketika disinggung mengenai isu BIN berada di bawah Kemenhan setelah pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di rapat pimpinan (rapim) Kemenhan 2023.

"Tidak, (BIN) tidak di bawah Kemenhan, diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator, untuk membantu presiden menilai," kata Prabowo kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Prabowo meluruskan, Kemenhan hanya berperan sebagai koordinator untuk mengorkestrasi informasi yang diperoleh dan melaporkannya kepada presiden, untuk dinilai dan menentukan arah kebijakan. Dengan demikian, menurut dia, pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat, sesuai dengan informasi yang diperoleh.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya saat membuka Rapim Kemenhan di Jakarta, Rabu (18/1/2023), menyampaikan Kemenhan harus bisa mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan, yang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jokowi meminta Kemenhan mengorkestrasi informasi intelijen di berbagai lembaga dan institusi, agar menjadi sebuah informasi yang satu serta solid untuk kepentingan pembuatan kebijakan. "Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap-tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy, kebijakan, itu saja kesimpulannya," kata Jokowi.

"Dengan demikian, saat kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu. '(Misalnya) Ini hati hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini'. Jangan sudah kejadian saya baru diberi tahu. Informasi intelijen menjadi sangat vital sekali," ucap Jokowi melanjutkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika