REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mendorong untuk mengembalikan pemilih pada sistem pemilu yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan JK di tengah polemik wacana sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Sebab, JK tidak menampik sistem Pemilu saat ini membuka peluang terjadinya politik uang dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. "Pemilih kita perlu dikembalikan kepada sistem pemilu yang baik. Karena masyarakat juga mulai menikmati, katakanlah amplop-amplop para calon. Jadi ini kadang-kadang kurang objektif," kata JK dalam keterangannya usai menghadiri Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina, Selasa (10/1/2023).
JK mengatakan, ini juga salah satu kelemahan sistem proporsional terbuka yang perlu dibenahi. Sebab, sistem pemilu proporsional ini menuntut para calon berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga membutuhkan biaya besar bagi para calon yang belum dikenal masyarakat.
Menurut Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini persaingan penggunaan uang ini biasanya terjadi antara calon dari sesama partai. "Uang banyak itu memang terjadinya karena adanya persaingan internal. Makanya saya bilang kadang-kadang, jeruk makan jeruk," ujarnya.
Namun demikian, hal itu bisa diantisipasi para calon yang memang benar-benar memiliki pengabdian di masyarakat. "Bahwa biaya itu besar, tentu saja ada biayanya. Tetapi kalau dia memang punya pengabdian di masyarakat sebelumnya, dekat dengan masyarakat sebelumnya, kan sistemnya dapil kan, kalau memang dia orangnya mau mengabdi ke dapil sejak sebelumnya, dia enggak perlu uang banyak," ujarnya.
Karena itu, JK mendukung sistem Pemilu proporsional terbuka saat ini dipertahankan tetapi dengan memperbaiki kekurangannya. Sebab, sistem ini lebih ideal dibandingkan sistem Pemilu proporsional tertutup yang membuat interaksi calon dengan masyarakat sangat minim dan lebih banyak partai.
"Kalau sistem terbuka maka para calon itu ikut berkampanye. Kalau tertutup, biasanya mereka diam saja. Kalau sudah dapat nomor urut 1,2, 3, ya sudah pasti terpilih. Jadi tidak ada kegiatan dari pada calon itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika