REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hukum Internal DPP Partai Perindo Christophorus Taufik memandang Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) baru menjadi titik temu antara berbagai pihak yang berbeda pandangan. Menurutnya, perbedaan pandangan sudah bisa terserap lebih baik dalam KUHP baru.

Chris menyampaikan RKUHP memang menimbulkan diskursus publik di beberapa pasalnya. Sebagian diskursus ini berujung unjuk rasa penolakan. Namun ia mengingatkan proses politik wajar terjadi di balik penyusunan KUHP baru.

"Ada politik legislasi karena dibuat unsur pemerintah dan DPR," kata Chris dalam Diskusi Diponegoro 29 Forum di Kantor DPP Partai Perindo pada Sabtu (24/12).

Chris mengungkapkan terjadi perdebatan yang bertolakbelakang dalam penyusunan KUHP baru. Misalnya soal hukuman mati dan penghinaan Presiden.  Tidak mudah menemukan titik temu antara yang setuju dan tidak setuju.

"Kutub-kutub ini bertemu dalam pembahasan KUHP. Sehingga pasal-pasal yang ada kesepakatan titik tengah dua kutub itu. Memang banyak hal yang masih bisa didiskusikan," ujar Chris.

Chris menyebut setiap produk legislasi pasti melibatkan pakar lintas keilmuan. Sehingga ia optimis KUHP baru sudah melalui tahapan pembahasan panjang.

"Tantangan gimana sosialisasikan ini, siapa yang menjalankan, selama bisa mengakomodir maka inilah kebutuhan masyarakat. Mari dikawal supaya pelaksanaannya nggak merugikan masyarakat," ucap Chris.

Selain itu, Chris mengajak publik meluangkan waktu membaca teks KUHP baru. Dengan demikian, publik bisa mendapat pemahaman komprehensif.

"Karena di era sekarang tidak cukup waktu kita untuk pahami (KUHP baru), makanya demo masih jalan terus," sebut Chris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika