Senin 19 Dec 2022 01:15 WIB

Siti Zuhro Minta Jokowi Akhiri Masa Jabatan dengan Husnul Khotimah

Jokowi memiliki peran sentral sebagai kepala negara.

Rep: Mabruroh/ Red: Muhammad Fakhruddin
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro saat diwawancari wartawan di kawasan Jakarta Barat, Kamis (28/11).
Foto: Republika/Mimi Kartika
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro saat diwawancari wartawan di kawasan Jakarta Barat, Kamis (28/11).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peneliti Utama BRIN, Siti Zuhro meminta dengan tegas agar Presiden Joko Widodo dapat menyelesaikan tugas akhirnya sebagai kepala negara dengan husnul khotimah. Yakni menyiapkan Pemilu dengan baik dan bukan menyiapkan siapa kadernya.

Pernyataannya ini menyinggung ujaran Presiden yang seolah memberikan kode dukungan bahwa bakal calon Presiden berikutnya adalah yang berambut putih. Pernyataan ini disampaikannya dalam diskusi Publik Ngopi dari Seberang Istanah : Merangkum 2022, Menyambut 2023.

Baca Juga

"Menurut saya, Pak Jokowi ini sudah dua periode, berniatlah husnul khotimah. Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar pemilu 2024 itu sukses jadi bukan merekrut calon presiden, bukan," tegasnya, Ahad (18/12).

Menurut Zuhro, Jokowi memiliki peran sentral sebagai kepala negara. Jangan sampai membiarkan isu-isu seperti penundaan pemilu, presiden tiga periode, itu dibiarkan bergulir dan menjadi polemik di masyarakat.

"Jadi tugasnya itu, berarti bagaimana agar mensukseskan dan menjaga agar lembaga-lembaga tinggi Negara tadi itu MPR DPR DPD engga celamitan, pincang sendiri, rendah sendiri, mereka lupa bahwa apa yang disampaikan kepada public itu membuat keresahan baru, ketidakpastian," kata Zuhro.

Pemerintah, kata dia harus segera memperhatikan dan menyiapkan langkah-langkah menuju 2024 agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan sukses. Bila perlu tambah Zuhro, Jokowi bisa mencontoh Presiden ketiga RI, BJ Habibie yang meskipun dalam situasi dibenci DPR tetap bertanggung jawab di akhir masa jabatannya untuk kelancaran pemilu.

"Seperti Pak Habibie waktu itu, tahun 1999 dia tahu dia tidak dipercaya DPR, ya sudah tapi dia lakukan Pemilu 1999 itu dengan penuh tanggung jawab. Nah saya kira Pak Jokowi harus melakukan hal yang sama supaya tidak terus-menerus terjadi kegaduhan," ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement