REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, salah satu faktor kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada yakni soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks. Karena itu, Jokowi meminta Bawaslu berhati-hati terkait hal itu.

Bawaslu pun dimintanya agar tak ragu untuk memberikan peringatan jika masalah tersebut muncul. Hal ini disampaikan Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” kata Jokowi, dikutip pada Ahad (18/12/2022).

Jokowi pun menyambut baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan pemilu di media sosial. Menurut Jokowi, saat ini persoalan terkait pemilu sering dimulai dari media sosial yang menyebarkan isu dan membuat situasi menjadi panas di masyarakat.

“Oleh sebab itu, saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isu ini, medsos pasti enggak ada yang lain,” lanjutnya.

Menurut Jokowi, Bawaslu dan KPU harus membuat aturan yang jelas, rinci, dan efekftif. Sehingga tidak menimbulkan banyak tafsir. Dengan demikian, peringatan yang diberikan oleh Bawaslu pun juga menjadi jelas.

“Aturannya jangan banyak tafsir, apa sih, buat aturan yang gamblang, yang jelas. Sehingga kalau berikan peringatan juga jelas. Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh,” tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika