REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pengawasan pemilihan umum (Pemilu) 2024 menempati posisi sangat sentral dalam menghadirkan kontestasi yang berkualitas. Apalagi, Pemilu 2024 akan dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi pihak yang paling penting dalam menjalankan peran sentral tersebut. Termasuk mengatasi persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang selalu menjadi polemik pada setiap pemilu.
"Tiap pemilu selalu menjadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan, selalu diulang-ulang. Oleh sebab itu, saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras mengawasi proses penyusunan DPT ini," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Konsolidasi Nasional Bawaslu, Sabtu (17/12).
"Karena urusan DPT ini sangat krusial dari tahun ke tahun, selalu ini yang jadi bahan dan sangat mempengaruhi trust, kepercayaan masyarakat kita. Padahal yang namanya data ini kita ini paling lemah di urusan data, karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan beragam," sambungnya.
Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Salah satu caranya adalah memetakan potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran.
"Perhatikan satu per satu, jangan ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting," ujar Jokowi.
Kemudian, fokus pada upaya pencegahan dan tak hanya bekerja saat terjadi pelanggaran. Bawaslu diharapkannya tidak diam atau pasif menunggu pengaduan.
"Sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar," ujar Jokowi.
Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kualitas pemilu tersebut merupakan fondasi politik dalam demokrasi untuk memilih wakilnya di tingkat eksekutif dan legislatif.
"Saya ingin mengingatkan dalam proses demokrasi kepercayaan adalah kunci, kepercayaan adalah kunci, penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan legitimasi yang kuat. Ibarat pertandingan bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan," ujar mantan wali kota Solo itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika