REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau beberapa lokasi terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (30/11/2022). Dalam kesempatan itu Menko PMK bersama Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPOM Penny K Lukito, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edy Suharto.
Muhadjir beserta rombongan mengendarai sepeda motor untuk mengunjungi Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Desa tersebut merupakan wilayah terdampak parah yang sempat terisolir karena akses yang terputus. Kedatangan Muhadjir ke lokasi tersebut bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan telah berjalan baik dan tidak terhambat.
Dalam kunjungannya itu, Muhadjir menyaksikan, warga telah mendapatkan bantuan logistik berupa paket sembako, paket kebersihan keluarga, tenda keluarga, selimut dan matras untuk tidur.
"Alhamdulillah semua bantuan sudah disalurkan di sini yang katanya terisolir. Dan kini mereka bisa mendapatkan bantuan layak. Meskipun memang mengantarnya harus menggunakan kendaraan motor dan juga berjalan kaki. Tapi semua sudah bisa dijangkau," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).
Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga mengecek beberapa bangunan rumah warga yang terdampak rusak parah. Termasuk juga bangunan sekolah, masjid, dan juga madrasah. Menko Muhadjir menyatakan, pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Kementerian terkait lainnya segera menginventarisir berbagai kerusakan untuk kemudian di lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menko PMK bersama rombongan juga mengecek proses pendataan verifikasi kerusakan rumah warga yang dilakukan BNPB bersama relawan mahasiswa teknik sipil di salah satu rumah warga yang terdampak di Desa Sirnagalih.
Seperti diketahui, Berdasarkan data BNPB terakhir per 29 November, sebanyak 14.490 rumah terdata kerusakannya dan telah diverifikasi oleh pihak BNPB. Sementara ini, kata Kepala BNPB data dikunci untuk gelombang pertama proses pembangunan hunian oleh BNPB, Pemda, dan Kementerian PUPR.
Kemudian, nantinya proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga akan dipilah berdasarkan tingkat keparahannya. Untuk yang masih rusak ringan akan diberikan dana untuk memperbaiki rumahnya sendiri. Rusak sedang akan dibangun dan diperbaiki dengan struktur tahan gempa oleh BNPB dan Kementerian PUPR.
Sementara, untuk rumah warga yang rusak berat yang tidak dapat dihuni lagi dan berada di zona rawan disediakan tempat relokasi khusus. Pemkab Cianjur juga menyediakan sekitar 16 hektar lahan yang akan dibangun tempat relokasi oleh BNPB dan Kementerian PUPR yang bisa mencakup sekitar 1500 keluarga.
Salah satunya yang dikunjungi Menko PMK adalah lahan yang berada di kawasan lahan hijau Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku. Di lahan seluas 2,5 hektar itu rencananya akan dibangun rumah yang akan menjadi tempat relokasi.
"Dan nanti di sini akan dibangun kira-kira 200 rumah untuk rumah warga yang dianggap sudah rawan dan tidak bisa dihuni lagi. Ini dilakukan secara simultan paralel dengan tanggap darurat untuk mempersingkat penderitaan warga," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika