REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Jawa Timur (Jatim) meraih predikat sebagai provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak se-Indonesia. Atas prestasi tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memberikan penghargaan kepada Pemprov Jatim atas percepatan pembangunan desa tersebut.
Penghargaan pertama diserahkan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa atas keberhasilan Jatim sebagai provinsi yang mempunyai Desa Mandiri terbanyak se-Indonesia. Sedangkan penghargaan kedua yakni kategori Abdi Desa Pertama dan ketiga adalah Komitmen Mendorong Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Mendirikan PT LKM yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya sangat bersyukur pada hari ini, yang pertama terima kasih Bu Gubernur Jatim yang telah luar biasa memberikan dukungan bagi percepatan pembangunan desa sehingga hari ini beliau layak sekali untuk mendapatkan tiga lencana penghargaan," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022).
Mendes Halim juga memberikan penghargaan kepada 28 kabupaten penghargaan Bakti Desa Pertama. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten yang tidak memiliki desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Selanjutnya, satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan Bakti Desa Madya, yaitu kabupaten yang hanya memiliki status desa mandiri dan maju.
Penghargaan juga diberikan kepada delapan kabupaten yang sudah berhasil mencapai 100 persen Transformasi Pengelola DBM eks PNPM-MPd Menjadi BUMDesa Bersama LKD. Kemudian penghargaan kepada satu kabupaten yang berhasil menyelenggarakan RPL desa serta penghargaan kepada satu kabupaten yang memiliki desa mandiri terbanyak di Provinsi Jatim.
Gus Halim menjelaskan, langkah selanjutnya yang harus dipikirkan adalah tolok ukur karakteristik desa setelah berhasil mendapatkan status mandiri. Menurutnya, di sinilah kuncinya SDGs Desa sehingga langsung fokus terkait dengan beberapa hal yang berprinsip.
"Seperti desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, keterlibatan perempuan desa, pendidikan desa berkualitas, desa peduli lingkungan laut untuk desa-desa di daerah pesisir, desa peduli lingkungan darat untuk desa-desa yang di daerah darat," ujar Gus Halim.
Semuanya itu kemudian menjadi karakteristik lain dari desa selain indeks desa membangun yang kemudian mengentaskan desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Menurut Mendes, tidak hanya desa yang berstatus mandiri saja yang bisa menuju ke SDGs Desa, tapi desa dengan IDM di bawah mandiri pun bisa menuju ke arah SDGs Desa.
"Yang berkembang pun mungkin, karena fokus kepala desanya menuntaskan masalah kemiskinan di desa, maka SDGs Desa pertama, desa tanpa kemiskinan bisa diraih. Ini yang kemudian kita harapkan, sehingga apa yang menjadi pertanyaan kepala-kepala desa, apakah ketika sudah mendapat status desa mandiri kemudian dana desanya berkurang, justru sebaliknya," ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Gus Halim menerangkan, ketika desa sudah mandiri maka dana desa harus semakin ditingkatkan, karena fokusnya terkait dua hal. Dan dua ini bukan hal yang mudah, yakni pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Menurutnya, dua hal inilah yang terus menjadi fokus utamanya, agar 71 persen warga Indonesia yang ada di desa tertangani dengan baik, 91 persen kewilayahan di desa terkelola dengan baik.
"Sehingga urusan kewargaan dan kewilayahan yang 71 persen dan 91 persen kewilayahan dapat memberi kontribusi yang sangat signifikan bagi percepatan pembangunan Indonesia sebagaimana yang selalu dikumandangkan oleh Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
