REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA -- Mahasiswa 12 kampus di Kabupaten Jayawijaya, Papua melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD setempat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ketua BEM Unaim Yapis Wamena, Wahyu Adi Pratama menyatakan, mahasiswa menolak kenaikan BBM serta meminta transparansi kuota BBM di Jayawijaya.
"Kami minta pemerintah relokasi anggaran dari lembaga lain dan difokuskan untuk pembelian BBM serta memperpanjang batas pelayanan BBM di APMS," katanya saat membacakan pernyataan sikap, Kamis (8/9/2022).
Mahasiswa meminta pemerintah segera mengendalikan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) akibat kenaikan BBM, serta mengusut mafia BBM, mengawal dan menertibkan BBM mahal di tingkat pengecer. "Kami juga minta DPRD mengawal dan usut mutilasi warga sipil di Kabupaten Mimika," katanya.
Dalam orasi mahasiswa, mereka mengatakan Covid-19 sudah menghancurkan perekonomian warga sehingga harga BBM tidak harus dinaikkan. "Dari jauh, mama penjual sayur naik taksi dengan harga mahal karena BBM naik, syukur kalau sayur laku, kalau tidak laku masyarakat mau makan apa. Biaya pendidikan pasti naik. Yang dinaikkan itu upah buruh, bukan harga BBM," katanya.
Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni mengatakan, kenaikan harga BBM juga berdampak kepada wakil rakyat, sehingga aspirasi protes warga itu akan disampaikan ke Jakarta.
"Tugas kami, aspirasi tidak akan tinggal di sini, kami akan teruskan ke provinsi, tetapi saya dan teman-teman bisa juga antar langsung ke DPR dalam waktu dekat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
