REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Sejumlah pengemudi ojek online (Ojol) dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di DPRD Lampung, Kamis (8/9/2022). Aksi mereka juga membuat aparat menutup ruas jalan sebagai akses masyarakat berkegiatan sehari-hari.
Berdasarkan pemantauan Republika.co.id, Kamis (8/9/2022), pengemudi ojol melakukan tuntutan sebagai dampak naiknya harga BBM subsidi. Pengemudi ojol meminta pemerintah memerhatikan nasib tukang ojol yang harus menutupi biaya pembelian BBM sehari-hari, sementara tarif dan insentif tidak naik.
Ketua Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojol (Gaspol) Lampung, Miftahul Huda mengatakan, kedatangan sejumlah ojol baik motor maupun mobil ke Gedung DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan tuntutan kepada wakil rakyat, yang berdampak langsung dari naiknya harga BBM. Tuntutan ojol tersebut di antaranya menolak naiknya harga BBM subsidi karena telah memberatkan beban pengemudi ojol sehari-hari.
Berharap pemerintah daerah dan pusat memberikan subsidi pembelian BBM bagi pengemudi ojol yang tidak hanya sepihak dari pemerintah saja. “Selain itu, meminta pemerintah menetapkan batas biaya aplikasi potongan maksimal 10 persen dan tidak ditambah lagi biaya lainnya yang membebani konsumen,” kata Miftahul Huda dalam aksinya.
Menurut dia, sistem zonasi yang telah ditetapkan seperti Lampung masuk zona 1 dengan tarif Rp 7.500, tetapi praktiknya ditagih bisa mencapai Rp 15 ribu kepada konsumen. “Ini memberatkan konsumen, karena untuk biaya aplikasi,” ujarnya.
Aksi pengemudi ojol motor dan mobil ini mendapat tanggapan dari ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay. Mingrum mengaku menerima aspirasi dari pengemudi ojol yang menyampaikan tuntutan terkait dengan dampak kenaikan BBM.
“Aspirasi dan tuntutan ini akan kami tindaklanjuti, dan segera mendapatkan solusinya. Untuk itu, tetap menjaga kondusivitas daerah,” katanya.
Sedangkan aksi mahasiswa berlanjut pada hari Kamis (8/9/2022) di gedung DPRD Kota Bandar Lampung. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Bandar Lampung berunjuk rasa di depan DPRD Kota Bandar Lampung. Mereka menolak kenaikan BBM subsidi yang telah memberatkan rakyat.
Setelah berorasi berjam-jam, aksi mahasiswa tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi. Ia menemui pendemo di depan gedung wakil rakyat tersebut. Wiyadi menerima lima tuntutan dari aksi mahasiswa Aliansi Cipayung tersebut.
Lima tuntutan mahasiswa tersebut, pertama, pemerintah mengusut dan menindak tegas mafia migas. Kedua, pemerintah harus memberikan bantuan sosial secara merata dan tepat sasaran. Ketiga, pemerintah harus menstabilkan harga bahan pokok. Keempat, pemerintah harus menunda proyek nasional yang tidak strategis demi kestabilan harga BBM. Dan kelima, pemerintah harus mengoptimalkan pajak negara dan distribusi pengguna untuk kepentingan masyarakat.
Wiyadi menerima lima tuntutan mahasiswa tersebut sebagai tanggapan dari naiknya harga BBM subsidi. Tuntutan ini, kata dia, akan diteruskan kepada pemerintah pusat secepatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
