REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ridho Imawan Hanafi menilai, tingkat ketidakpercayaan publik terhadap partai politik masih cukup tinggi. Padahal, partai politik merupakan salah satu media penting bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya.
"Ini kan suatu yang berseberangan, di satu sisi mereka (publik) percaya, tapi di satu sisi ada sebagian besar juga tidak percaya. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) terkait di lubang apa ini untuk mengisi ketidakpercayaan terhadap partai politik, apa kinerja yang akan digelorakan," ujar Ridho di Cafe Sadjoe, Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Ia menjelaskan, partai politik harus dapat menyampaikan programnya langsung kepada masyarakat. Namun, jangan sampai ada anggapan bahwa upaya tersebut hanya dilakukan untuk meraup suara mereka untuk pemilu.
"Praktek itu kan juga harus diterjemahkan dalam konteks realisasi mereka berhadapan dengan rakyat. Oleh karena itu, ada program-program yang disampaikan partai politik untuk menjemput simpati dan merawat basis-basis dukungan," ujar Ridho.
Kendati tingkat ketidakpercayaan publik masih tinggi, kehadiran partai politik adalah sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap partai politik harus terus dilakukan agar tujuan utama terbentuknya mereka sejalan dengan harapan rakyat.
"Tentunya bagi partai politik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap praktik demokrasi di negara ini. Karena publik sudah memberikan penilaian evaluasinya menjadi demokrasi adalah sistem terbaik," ujar Ridho.
Indopol Survey dan Consulting merilis hasil survei terkait kepercayaan publik terhadap partai politik. Hasilnya, 64,07 persen responden menyatakan masih percaya terhadap partai politik di Indonesia.
Sedangkan 35,93 persen lainnya menyatakan tidak percaya terhadap partai politik. Dari 35,93 persen tersebut, 29,64 persen di antaranya menjawab bahwa partai politik tak menampung aspirasi warga. Lalu, 11,76 persen publik menyatakan bahwa partai politik sudah kehilangan ideologi, norma kejujuran, integritas, dan kehormatan.
"Anggapan rusaknya sistem politik 11,54 persen ikut menjadi penyumbang terbesar terhadap ketidakpercayaan terhadap partai politik," Direktur Eksekutif Indopol Survey dan Consulting, Ratno Sulistiyanto.
Selanjutnya, 6,56 persen publik menyebut bahwa partai politik tidak melakukan pembangunan di daerahnya. Kemudian, 4,98 persen lainnya menyatakan bahwa partai politik tidak memberikan paket bantuan kepada warga.
"Partai politik tidak melakukan kegiatan pertemuan atau penyuluhan oleh partai yang dilakukan di kampung saya 2,49 persen. Lainnya 3,62 persen," ujar Ratno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
