REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menyelidiki dugaan kasus gratifikasi Suharso Monoarfa. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.
"Sekali lagi, kami mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang digunakan Suharso. Kemudian, terkait masalah laporan keuangannya juga," kata Uchok dalam keterangan, Selasa (12/7).
Dia mengatakan, penyelidikan berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi terkait pesawat jet pribadi. Dia melanjutkan, harta kekayaan Menteri Bappenas itu diduga mengalami kejanggalan saat menjadi menteri Bappenas dan ketua umum PPP yang tiba-tiba mengalami kenaikan yang signifikan.
"Ini seharusnya juga ditelusuri KPK, kasus harta pejabat naik signifikan. Maka disebabkan oleh apa? Harus dibuka kepada publik," katanya.
Bicara mengenai elektabilitas partai, Uchok juga menilai PPP juga semakin lama mengalami penurunan. Menurutnya, partai berlogo Kabah itu sudah kehilangan isu dan tokoh yang melambangkan Kabah di tubuh partainya.
"Suharso sebagai tokoh PPP tidak cocok, apalagi sudah ada dugaan kasus seperti ini. Kalau memang PPP ingin melaju cepat, maka harus digantikan ketuanya," katanya.
Sebelumnya, telah banyak rentetan aksi yang meminta Suharso Monoarfa untuk mundur dari jabatannya terkait dugaan kasus korupsi. Aksi tersebut digelar di Kantor DPP PPP hingga Kantor Bappenas.
Dugaan gratifikasi jet pribadi Soeharso sempat dilaporkan ke KPK. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri juga sudah membenarkan adanya laporan tersebut ke lembaga antirasuah. Laporan masuk pada Kamis (5/11/2020) lalu.
Gratifikasi yang diduga diterima oleh Suharso berupa bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020. Suharso dilaporkan ke lembaga antirasuah oleh Nizar Dahlan yang juga merupakan kader PPP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika