Tidak diberi izin pernikahan

Pihak Kelurahan setempat sebenarnya sudah tidak memberikan izin pernikahan dengan tidak memberikan pengantar. Sehingga kepengurusan dokumen calon yang akan menikah tersebut tidak dilanjutkan. Dengan begitu, proses pengurusan hanya dilakukan sampai pada tingkat kelurahan. Namun, pernikahan berlangsung dengan hanya dinikahkan oleh orang tua mempelai.

"Meskipun edukasi telah dilakukan maksimal dengan menyampaikan dampak perkawinan anak yang dapat membahayakan anak itu sendiri ke depannya, namun memang ini masih sulit untuk sampai ke tahap mengubah pemikiran dari yang bersangkutan,” ujar Erni.

Menurut Erni, jika kondisi tersebut tetap tidak bisa dilakukan pencegahan, maka perlu adanya pendampingan bagi kedua pengantin tersebut baik dalam pendidikan, kesehatan, dan kesiapan pengasuhan anak dengan baik. Proses ini akan melibatkan Dinas Pendidikan, Puskesmas untuk pendampingan kesehatan reproduksi, serta PUSPAGA dalam konseling pengasuhan. Lalu, selanjutnya dapat mengajukan dispensasi kawin untuk perlindungan bagi anak tersebut.

“Upaya penyadaran masyarakat untuk pencegahan perkawinan anak berbasis budaya menjadi penting dengan pendekatan melalui tokoh agama. Hal ini perlu terus dilakukan oleh pihak-pihak terkai," tegas Erni.

Diketahui, Kabupaten Wajo telah menempati urutan pertama kasus perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Sepanjang tahun 2021, terdapat sebanyak 746 kasus perkawinan anak yang terjadi di daerah tersebut.

Data dari Kepala UPTD PPA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Kabupaten Wajo, angka kasus perkawinan anak di Kabupaten Wajo merupakan yang paling tinggi di Sulawesi Selatan. Sementara, untuk tahun 2022, data yang tercatat di UPTD PPA Dinsos Kabupaten Wajo per tanggal 24 Mei 2022 tercatat sudah ada 196 berkas pemohon. 

Menurutnya, sosialisasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Wajo telah sering dilakukan. Namun, upaya tersebut belum berhasil menekan angka dari kasus perkawinan anak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika