Rabu 25 May 2022 05:16 WIB

KIB tidak Halangi Tugas Ketum Sebagai Menteri

KIB memastikan akan mengawal kerja Presiden Jokowi hingga 2024.

Foto: Republika/Thoudy Badai

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kedua kiri) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi lebaran 1443 Hijriah sekaligus membahas tentang koalisi persatuan antara Partai Golkar, PAN dan PPP. Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi mengatakan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan membuat Suharso Monoarfa dan Airlangga Hartarto selaku ketua umum parpol tersebut terganggu tugasnya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kini, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas), sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Tugas sebagai menteri akan berjalan terus maksimal, tidak akan terganggu dari rencana kerja KIB," kata Arwani, Selasa (24/5/2022).

Baca Juga

Menurut dia, salah satu hal yang ingin diperkuat dalam koalisi antara PPP, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu adalah mengawal keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil PresidenMa'ruf Amin hingga akhir jabatan keduanya di 2024. "Jadi, kami juga menjadi bagian dari menyukseskan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin," tambahnya.

Sementara itu, senada dengan Arwani, Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno juga mengatakan kinerja Airlangga Hartarto dalam Kabinet Indonesia Majutidak akan terganggu dengan adanya koalisi ketiga partai politik tersebut. Bahkan, menurutnya, Koalisi Indonesia Bersatu akan melanjutkan tugas dan program yang sudah dirintis oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Untuk memastikan ke depan itu pemilu berjalan dengan baik, proses berjalan dengan halus, dan semua program Pemerintah jangka panjang maupun menengah itu berlangsung, sehingga terselesaikan tugas-tugas itu," jelasnya.

Semua kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bisa saling mendukung dan saling menyelesaikan dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu itu, kata Dave. "Bisa diselesaikan baik itu masalah undang-undangmaupun peraturan-peraturan lainnya. Itu semua dapat diselesaikan secara bersama-sama dan ini bukan koalisi di dalam koalisi," ujarnya.

Menurut Dave, Koalisi Indonesia Bersatu dibentuk untuk memastikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berjalan baik dan dan juga soal kelanjutan pemerintahan setelah 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika