REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyampaikan kriteria calon presiden (capres) yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada pemilihan presiden (pilpres) 2024. Eddy mengatakan, kriteria umum capres yang akan diusung KIB, yaitu sosok yang mampu merangkul semua kelompok golongan anak bangsa.
"Tidak boleh memecah belah, persatuan harus didahulukan. Merah putihnya tidak diragukan lagi, targetnya kita harus menjadi bangsa berdaulat," kata Eddy dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Eddy mengatakan, kriteria umum tersebut sudah disepakati di dalam koalisi. Mengenai siapa capresnya, menurutnya, hal tersebut butuh waktu untuk dilakukan kajian dan analisa lebih lanjut.
"Siapa namanya? Belum bisa kami pastikan karena belum kami pastikan. Nanti akan dibahas pada saatnya dan itu akan dibahas sama-sama di antara ketiga (anggota) koalisi," ujarnya.
Namun, Eddy menilai capres yang akan diusung tidak jauh dari tiga nama teratas dalam survei yang beredar. Begitu juga dengan cawapres yang diusung menurutnya tidak banyak yang berubah.
"Jadi stoknya itu. Jadi kami berharap dari nama-nama yang ada itu nanti akan diusung oleh kami sebagai koalisi yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia kedepannya," ucapnya.
Ia menambahkan, koalisi tidak hanya bicara capres, melainkan satu paket dengan cawapresnya. Karena itu, Eddy menilai, penting juga bagi koalisi untuk memilih cawapres yang tepat.
"Nanti paket ini akan menentukan sekali siapa yang akan menjadi cawapres yang mendampingi. Kriterianya sama, plus bisa bekerjasama dengan baik bersama dengan presidennya," tuturnya.
Sekjen PPP, Arwani Thomafi, menilai yang terpenting dalam menentukan capres cawapres adalah kesepakatan antarpimpinan partai politik. Kriteria lain seperti cerdas, merakyat, memiliki pengalaman dalam pembangunan menjadi masukan untuk koalisi.
"Tetapi kami tidak menutup mata terima masuk-masukan dari para tokoh dari luar sebagai bahan pertimbangan tetapi pada intinya adalah ingin betul peta kontestasi tidak menbuka ruang pembelahan di masyarakat semakin besar," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika