REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari berharap rancangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024 bisa ditetapkan dalam bulan ini. Karena itu, dia berharap konsinyering bersama Pemerintah dan DPR dalam tiga hari ke depan bisa mencapai titik temu soal anggaran dan masa kampanye.
Konsinyering atau rapat intensif digelar Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di sebuah hotel di Jakarta mulai Jumat (13/5/2022) hingga Ahad (15/5/2022).
"KPU berharap dalam konsinyering terjadi titik temu antara DPR, pemerintah, dan KPU dalam topik durasi masa kampanye dan proses pengadaan dan distribusi logistik sampai dengan TPS," kata Hasyim kepada Republika.co.id, Jumat.
Para pihak belum mencapai kesepakatan ihwal anggaran dan durasi kampanye. KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76 triliun, namun belum disetujui oleh pemerintah dan DPR.
Adapun soal masa kampanye, KPU mengusulkan durasinya 120 hari. Di sisi lain, pemerintah ingin durasi kampanye selama 90 hari, sedangkan Komisi II mengusulkan selama 60-75 hari saja.
Apabila kesepakatan sudah tercapai dalam konsinyering kali ini, barulah hasilnya dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan PKPU. Setelah itu, barulah PKPU ditetapkan dan diundangkan.
"KPU berharap RDP digelar pada bulan Mei 2022 sehingga PKPU Tahapan Pemilu 2024 dapat ditetapkan dan diundangkan pada Mei 2022," kata Hasyim.
"(Penetapan PKPU penting ditetapkan bulan ini) karena tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 14 Juni 2022, tepat 20 bulan sebelum Hari-H pemungutan suara," kata dia.
Ketika ditanya apakah dalam konsinyering hari pertama ini sudah ada poin yang disepakati, Hasyim enggan menjawab.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan, dalam konsinyering, pihaknya meminta KPU dan Bawaslu mengefisienkan anggaran Pemilu 2024. Pihaknya juga meminta agar durasi kampanye selama 60-75 hari saja, yang tentu bisa menghemat anggaran pula.
"Tujuannya, memberikan efektivitas dan efisiensi terhadap tahapan, pengadaan, dan penyebaran logistik" ujar Guspardi, Jumat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika