Selasa 10 May 2022 13:48 WIB

Pengamat: Tunjangan Kemahalan Dapat Menarik ASN Pindah ke IKN

Banyak pegawai yang khawatir dipindah ke Nusantara dan berupaya menghindar.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Agus Yulianto
Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno (kanan) bersama pengajar Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Berbagi Ilmu (FBI) di Jakarta.
Foto: Antara/pandu dewantara
Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno (kanan) bersama pengajar Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Berbagi Ilmu (FBI) di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan benefit khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terpilih untuk dipindahkan ke ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, mengatakan, pemberian tunjangan kemahalan dapat menarik minat pegawai untuk mau pindah ke IKN.

"Tunjangan kemahalan itu bisa jadi salah satu penarik orang (PNS) untuk pindah ke sana," ujar Yogi saat dihubungi Republika, Selasa (10/5).

Tunjangan kemahalan ini dapat diberikan karena terdapat disparitas harga kebutuhan pokok dan bahan bakar antara Jakarta dan Kalimantan Timur. Selain itu, kata dia, jarak ke pusat perbelanjaan atau pasar pun cenderung lebih jauh.

Namun, dia menegaskan, pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur dan fasilitasnya terlebih dulu, seperti tempat bekerja dan tempat tinggal, sebelum dilakukan pemindahan. Di samping itu, layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga PNS juga harus disediakan.

Tunjangan kemahalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada Pasal 80 ayat 4 menyebutkan, "Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing".

Sebelumnya, pada Maret 2022 lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah menyusun regulasi terkait tunjangan ASN yang pindah ke IKN Nusantara. Namun, besaran tunjangan ASN belum diputuskan.

"Bergantung berapa banyak juga kebutuhan untuk di sana. Bisa berupa (tunjangan) transportasi. Kalau di korporasi, misalnya tunjangan kemahalan, tunjangan khusus daerah tertentu, dan lain-lain. Nama dan besarannya masih belum bisa kita sampaikan," ujar Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Alex Denni

Alex menyampaikan, dalam skenario pemindahan ASN bukan hanya mengenai jumlah saja. Skenario tersebut juga meliputi rencana ASN yang akan dipindah, keluarganya (suami/istri dan anak), serta terkait tunjangan tambahan di luar gaji yang diterima oleh ASN yang pindah.

Selain itu, dibahas juga bagaimana rencana kesiapan infrastruktur hunian maupun sarana prasarana yang memadai dan mencukupi bagi para ASN tersebut. Kemudian, Kemenpan RB juga sedang menyiapkan benefit khusus untuk PNS yang terpilih pindah ke IKN Nusantara.

ASN yang akan dipindah ke IKN Nusantara dipilih sesuai kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebab, kata Alex, pemindahan ibu kota bukan hanya pindah fisik semata, melainkan juga momentum perubahan Indonesia menjadi negara maju, termasuk unsur pegawai yang dipindahkan.

Alex menyampaikan, banyak pegawai yang khawatir dipindah ke Nusantara dan berupaya menghindar. "Jangan ge-er dulu, belum tentu Anda kepilih kok, jangan ge-er, tetapi kalau Anda terpilih ke sana, kita sedang menyiapkan benefitnya apa, sehingga itu betul-betul orang-orang yang dipindahkan memang dipilih," kata Alex.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement