REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta KPU agar memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia tak ingin masyarakat kembali terprovokasi oleh isu-isu politik identitas.

"Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas," kata Jokowi saat memberikan keterangannya terkait pelantikan KPU dan Bawaslu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/4).

Jokowi pun mengajak masyarakat agar menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat. Seusai melantik anggota KPU dan Bawaslu, Jokowi ingin KPU dan Bawaslu segera bekerja dan langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.

Tahapan awal akan dilaksanakan pada 14 Juni 2022 mendatang. Proses ini dinilainya penting karena untuk pertama kalinya pileg, pilpres, dan pilkada diselenggarakan dalam tahun yang sama.

“Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detil dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga,” ujar Jokowi.

Selain itu, ia juga menegaskan pemerintah akan memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dukungan anggaran baik melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika