REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bersikap tegas dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Menurutnya penegasan tersebut penting untuk tidak memunculkan bola liar di masyarakat.

"Masyarakat bertanya, bahkan orang pintar termasuk profesor bertanya apakah ASN cukup menjadi PJ? Ini mesti di-declare keluar supaya tidak menjadi menimbulkan banyak pendapat, yang TNI-Pori segala macam sebaiknya menjadi PJ," kata Junimart dalam rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, BNPP, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Junimart mengatakan ada tujuh gubernur, 71 bupati, dan 18 wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Menurut hitungannya, jumlah ASN yang ada saat ini lebih dari cukup untuk mengisi penjabat kepala daerah.

"Kalau hitungan saya dan hasil data yang kami himpun di Komisi II bahwa kalau ASN sesuai eselonnya lebih dari cukup menjadi PJ, Pak Menteri, ini perlu diluruskan," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta agar Mendagri tak perlu khawatir untuk berbicara tegas bahwa penjabat kepala daerah cukup berasal dari ASN. Apalagi hal sudah diatur jelas dalam PP 49 Tahun 2008.

"Walaupun pada periode sebelumnya ada yang bukan ASN atau ada dari TNI Polri yang bisa (menjabat kepala daerah), sekarang enggak bisa lah," ucapnya.

"Ini perlu kami sampaikan supaya masyarakat bahkan anak SD juga harus tahu mengenai ini. Pak Menteri memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika