REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng anggaran 2021-2022 oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam surat perintah penyidikan menyebutkan adanya dugaan gratifikasi.

Gratifikasi tersebut diduga diberikan sejumlah produsen minyak goreng di dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas persetujuan ekspor. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana mengatakan, surat perintah penyidikan tersebut, terbit pada Senin (4/4/2022).

Sejak tim Jampidsus melakukan penyelidikan, sudah 14 orang saksi diperiksa. Termasuk, kata Ketut, dengan memeriksa sejumlah manajemen, dan pengelola perusahaan produsen minyak goreng.

Ketut menerangkan, dari hasil penyelidikan selama ini, ditemukan perbuatan melawan hukum berupa penerbitan persetujuan ekspor (PE) minyak goreng kepada dua eksportir, periode 1 Februari sampai 20 Maret 2022. Dua eksportir tersebut, kata Ketut, adalah PT Mikie Oleo Nabati Industri (OI), dan PT Karya Indah Alam Sejahtera (IS).

Dua perusahaan tersebut mendapatkan persetujuan ekspor dari Kemendag. “Disinyalir adanya gratifikasi dalam pemberian izin penerbitan persetujuan ekspor,” kata Ketut dalam rilis resmi yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Padahal dikatakan Ketut, diketahui persetujuan ekspor tersebut tak boleh diberikan. Karena, dua perusahaan tersebut melanggar kewajiban pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri (DMO), dan melanggar ketentuan harga penjualan di dalam negeri (DPO).

“Juga melanggar batas harga yang ditetapkan pemerintah dengan menjual minyak goreng di atas DPO yang seharusnya,” kata Ketut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika