Sebelumnya, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia dan keluarga korban kasus Paniai (7 – 8 Desember 2014) menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan pelanggaran HAM berat kasus Paniai oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Berdasarkan sedikitnya delapan siaran pers Kejagung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022, ada 61 orang yang terdiri dari warga sipil dan anggota TNI-POLRI telah diperiksa oleh para penyidik Kejagung. Proses ini berlangsung setidaknya di tiga lokasi yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua dan Sumatera Barat.
"Namun berdasarkan informasi kredibel yang kami terima, sampai hari ini tidak ada komunikasi dari pihak Kejaksaan Agung kepada keluarga korban maupun para pendamping proses advokasi. Padahal dalam Sistem Peradilan Pidana termasuk untuk pelanggaran HAM berat, Jaksa merupakan sosok pembela dan pendamping korban untuk bisa meraih keadilan dan hak-hak lainnya," tulis keterangan resmi KontraS dikutip Republika pada Selasa (29/3/2022).
KontraS juga menyebut Kejagung belum menggunakan kewenangannya untuk mengangkat penyidik ad-hoc dari unsur masyarakat sipil sebagaimana diakomodir dalam Pasal 21 ayat (3) UU Pengadilan HAM. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Trioria Pretty menjelaskan, keterlibatan penyidik sipil penting untuk membuat penyidikan partisipatif dan independen guna bisa mendapatkan dan menggunakan bukti sebaik-baiknya dalam proses peradilan yang tengah berlangsung.
Sebab, jelas dia, jaksa merupakan sosok pembela dan pendamping korban untuk bisa meraih keadilan dan hak-hak lainnya.
"Tentunya masyarakat sipil yang dilibatkan ialah yang memang telah terbukti memiliki rekam jejak bekerja untuk HAM dan memiliki kepedulian terhadap korban (kasus Paniai)," kata Pretty.
KontraS pun menyinggung pembelajaran dari proses Pengadilan HAM untuk tiga pelanggaran HAM berat lainnya, yakni kasus Abepura, kasus Tanjung Priok dan kasus Timor Leste menghadirkan keraguan. KontraS meyakini lemahnya koordinasi dari Kejagung dengan keluarga korban hingga lemahnya dakwaan dan tuntutan dari proses-proses tersebut masih terekam dengan jelas.
Oleh karena itu, KontraS khawatir keberulangan akan tidak optimalnya Kejagung selama proses tersebut bisa terjadi kembali. Apalagi tercatat hanya satu dari 15 pelanggaran HAM berat yang ditingkatkan statusnya ke proses penyidikan selama hampir delapan tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Pihak keluarga korban kasus Paniai juga menyampaikan keraguan mereka akan proses penegakan hukum atas kasus Paniai bisa berujung pada keadilan. Keraguan ini berkaca pada tidak terselesaikannya berbagai kasus di Papua yang dilakukan oleh aparat baik anggota POLRI atau TNI," kata Pretty.
Berdasarkan hal tersebut, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia dan Keluarga Korban kasus Paniai mendesak Kejagung mengangkat penyidik HAM ad-hoc dari unsur masyarakat yang memiliki kapasitas dalam bidang HAM dan keberpihakan kepada korban untuk turut serta dalam penyidikan kasus Paniai. Kedua, Kejagung menarik pertanggungjawaban beberapa petinggi POLRI dan TNI di balik kasus Paniai dengan memperhatikan konsep rantai komando yang diatur dalam Pasal 42 UU Pengadilan HAM.
"Ketiga, Presiden Joko Widodo menghentikan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua. Salah satunya dengan mengganti pendekatan keamanan dengan melakukan demiliterisasi menjadi pendekatan kesejahteraan yang bertumpu pada dialog dan penegakkan HAM."
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pernah menegaskan, proses penyidikan kasus Paniai akan berlanjut ke pengadilan. Febrie mengatakan hal tersebut, sebagai komitmen kejaksaan, dalam penuntasan salah satu kasus pidana pelanggaran HAM berat, lewat mekanisme penegakan, dan penindakan hukum. “Kalau sudah ada penetapan tersangka, pasti mekanisme selanjutnya dari kasus (pelanggaran HAM berat) Pania ini, akan dibawa ke pengadilan,” kata Febrie, Kamis (31/3/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
