REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta semua pihak bersabar terkait anggaran pemilu 2024 yang belum disepakati sampai saat ini. Ia memastikan DPR akan segera menyepakati anggaran pemilu usai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih dilantik.
"Kita tunggu saja kan ini anggota Bawaslu dan KPU yang akan datang ini belum dilantik, tentu saja akan menjadi lebih baik kalau kemudian rencana dan tahapan-tahapannya itu serta pengelolaan keuangannya itu secara akuntabilitas nantinya dikelola oleh anggota KPU dan Bawaslu yang sudah dilantik untuk periode yang akan datang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Dirinya menegaskan, bahwa DPR berkomitmen untuk mewujudkan pemilu 2024 berkualitas, termasuk dengan memberikan anggaran sesuai yang dibutuhkan. Pelaksanaan Pemilu 2019 perlu dievaluasi agar tidak terjadi di pemilu yang akan datang.
"Evaluasi hal-hal yang kemudian tahun 2019 itu kurang enak atau kurang nyaman, kurang menyenangkan agar nantinya setelah dilantik anggota KPU dan Bawaslu yang akan datang itu memang bisa menyelesaikan tahapan-tahapan pemilunya itu dengan baik dan benar sesuai dengan harapan dari seluruh masyarakat bukan hanya DPR," jelasnya.
Diketahui, DPR telah menetapkan tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu periode masa jabatan 2022-2027. Namun, hingga kini para anggota penyelenggara pemilu itu belum menerima informasi mengenai jadwal pelantikan.
"Belum ada," ujar anggota KPU terpilih, Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi, Senin (14/3/2022).
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan, alokasi anggaran untuk pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun. Namun, anggaran tersebut belum dapat dicairkan karena pihaknya masih menunggu surat keputusan (SK) Presiden Joko Widodo terkait legalitas komisioner baru dari KPU dan Bawaslu
"Belum bisa dicairkan karena masih menunggu SK Presiden terkait legalitas penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu yang bulan lalu para komisionernya telah disepakati oleh DPR," ujar Said saat dihubungi, Kamis (10/3/2022) pekan lalu.
Sementara itu Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, juga menegaskan bahwa sampai saat ini Banggar belum membahas anggaran Pemilu 2024. Ia meminta publik tidak berandai-andai soal adanya dugaan skenario penundaan Pemilu 2024.
"Banggar belum membahas anggaran untuk 2023, kan pemilu itu 2024, jadi saya minta masyarakat tidak berandai andai," ucap Syarief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
