REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat angkat bicara terkait isu penundaan Pemilu 2024. Wacana ini pun dianggap tak tepat.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan tahapan Pemilu Pilpres dan Legislatif 14 Februari 2024 sudah ditetapkan Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu yang dimulai 1 Agustus 2022 sudah final.
Pernyataan tersebut dia sampaikan saat Rakor Bidang Pemenangan Pemilu, diikuti oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan KSB BP Pemilu Cabang se-Jabar, di Hotel Horison, Bandung, Senin (14/3/2022).
Dia mengatakan diketahui bersama yang sudah memiliki tiket dalam pencalonan Pilpres atau presidential threshold (115 kursi) adalah PDI Perjuangan dengan 128 kursi sedangkan pesaingnya belum terlihat.
"Hal tersebut perlu di sosialisasikan kepada masyarakat, bahwa hanya PDI Perjuangan yang siap menghadapi PIlpres 14 Februari 2024," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (15/3/2022).
Pria yang juga anggota DPR RI Komisi IV ini, menginstruksikan kepada BP Pemilu Jabar dan BP Pemilu Cabang se-Jabar segera mempersiapkan tahapan Pelaksanaan Pelatihan Penggalangan dan Penguasaan Teritorial (PPPT).
"Setelah melalui tahapan sebelumnya assesmen pengampu, validasi organisasi, kemudian Training Of Trainer Pengampu (TOT), dan Pelatihan Kader Pratama (PKP) sesuai dengan Renstra Pemenangan Pemilu 2024 yang sudah disepakati," kata dia.
Soal siapa kandidat capres dan cawapres dari partainya, sambung Ono, hal tersebut sesuai dengan keputusan kongres di Bali diserahkan kepada Ketua Umum yang memiliki hak prerogratif menunjuk Capres Cawapres 2024. "Itu hak prerogatif Ibu Mega sesuai Kongres di Bali," sebutnya.
Dalam kesempatan ini pula, Ono Surono meminta kepada tiga (tiga) pilar partai, struktur, eksekutif dan legislatif untuk turun ke rakyat mengidentifikasi kebutuhan rakyat agar sejalan dengan kebijakan-kebijakan publik yang bisa diwujudkan dalam anggaran APBD Kota/Kabupaten dan Provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
