REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memperpanjang masa penyaluran bansos tahun anggaran 2021 hingga Maret 2022. Sebab, dana bansos 2021 belum tuntas disalurkan alias masih bersisa.
"Untuk mempercepat sisa penyaluran bansos tahun anggaran 2021, Kemensos menerbitkan petunjuk teknis (juknis)," kata Risma dalam siaran persnya, dikutip Selasa (15/3/2022).
Juknis itu adalah Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK.01/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Periode Januari Februari Maret 2022. Risma menyatakan, penerbitan juknis tersebut bertujuan untuk mempercepat penyaluran bansos dan juga untuk memberikan payung hukum penyaluran bansos Program Sembako secara tunai via PT Pos Indonesia.
"Kerja sama dengan PT Pos diharapkan mempercepat penyaluran Program Sembako bulan Januari, Februari dan Maret,” kata Risma.
Dalam siaran persnya ini, Risma tak menyebutkan data terbaru terkait total anggaran bansos 2021 yang belum tersalurkan. Sedangkan bulan lalu, Risma mengatakan bansos 2021 belum tersalurkan sebanyak Rp 2,15 triliun per 20 Februari 2022. Ketika itu Risma juga menargetkan penyaluran sisa bansos 2021 itu tuntas pada akhir Februari.
Sebelumnya, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, tak kunjung tuntasnya penyaluran bansos 2021 ini akan sangat berdampak bagi masyarakatnya miskin. Selain itu, persoalan ini juga akan merusak citra Pemerintahan Presiden Jokowi.
"(Kemandekan) ini juga merusak citra Pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab, bansos ini kan kebijakan presiden dan gunakan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) lagi," kata Trubus kepada Republika, Rabu (23/2/2022).
Rusaknya citra Jokowi itu, kata dia, akan berwujud dalam bentuk turunnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Terkait kepercayaan publik ini, Risma tentu juga akan terdampak. "Risma akan dianggap kepemimpinannya kurang efektif, leadership-nya kurang kuat," ujar Trubus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
