REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani, menanggapi soal klaim Menteri Koordinator (Menko) Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait big data 110 juta aspirasi masyarakat di media sosial yang menginginkan penundaan pemilu. Puan menyebut bahwa PDIP juga memiliki big data serupa.
"Kalau di PDIP Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan. Itu saja," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (15/3/2022).
"Dan data kami partai politik, big juga, big data juga," imbuhnya.
Sebelumnya dalam pidatonya, Puan seolah menegaskan sikapnya bahwa Pemilu tetap digelar 2024. Ia pun meminta agar alat kelengkapan dewan (AKD) terkait mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang akan mulai dilakukan 2022 ini.
"Pada tahun 2022 ini, tahapan pelaksanaan pemilu 2024 sudah akan dimulai. Oleh karena itu AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tersebut baik dari urusan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya," kata Puan dalam pidatonya.
DPR bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyepakati pemilu 2024 digelar 14 Februari. Puan mengatakan, kesepakatan tersebut telah kebijakan negara yg telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah.
"Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat," ujar Puan diikuti tepuk tangan anggota yang hadir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
