REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam wawancara di kanal Youtube Deddy Corbuzier mengklaim, punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mempertanyakan pernyataan Luhut tersebut.
"Argumentasi big data yang disampaikan LBP ini juga pernah dipresentasikan Cak Imin yang kemudian direspons kritik oleh praktisi media sosial dari Drone Emprit yang mempertanyakan kebenaran analisis big data tersebut, apalagi jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional," kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (12/3).
"Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu. Jadi, sebaiknya Pak LBP tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang," imbuhnya.
Kamhar mengimbau, agar sebaiknya Luhut menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Demokrat juga meminta Luhut untuk tidak menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi.
"Ada baiknya belajar dari Pak SBY yang bisa secara tegas menolak wacana perpanjangan periodesasi jabatan presiden dikala survei kepuasan publik mencapai 74 persen di periode kedua pemerintahannya," ujarnya.
Menurutnya, jika Presiden Jokowi ingin sukses mengakhiri kepemimpinannya di akhir periode keduanya ini, Jokowi mesti mampu membebaskan diri dari pengaruh orang-orang sekitarnya yang berpikiran untuk mengangkangi konstitusi. Termasuk pikiran-pikiran nakal dari pihak-pihak yang mendorong amandemen konstitusi agar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden atau periodesasi presiden memiliki landasan konstitusional.
"Ini yang berbahaya, karena sejatinya yang dilayani adalah syahwat kekuasaan bukan aspirasi rakyat," ucapnya.
Dia menambahkan, jika melihat gambar besar bergulirnya wacana ini sejak tahun lalu hingga kini, pihak yang merepresentasikannya adalah figur-figur yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan termasuk anggota kabinet.
"Menjadi wajar jika kemudian publik berpikiran bahwa argumentasi yang dipresentasikan Cak Imin terkait big data sebagai justifikasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya adalah titipin Opung," ungkapnya.
Sebelumnya, Luhut menyebut, memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim, memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Dari data itu, Luhut menjelaskan, bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang serta menginginkan agar kondisi ekonomi ditingkatkan. Selain itu, masyarakat juga ingin politik ke depan membuat suasana seperti pemilu 2019 lalu.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, ingin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
Selain itu, kata Luhut, rakyat juga mengkritisi dana pemilu 2024 yang besaran mencapi Rp 100 triliun. Seharusnya aspirasi tersebut itu didengar oleh partai politik.
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dengan pilkada, kan serentak, ya itu yang rakyat ngomong," ucapnya.
"Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada di PKB, ada di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengarkan suara kami, ya nanti dia akan lihat mana yang paling menguntungkan untuk suara kami," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika