REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa. Pernyataan ini disampaikan pada pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah di ICE BSD, Tangerang, Kamis.
Dalam rapat bertema "Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026", Qodari menekankan bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah pendidikan yang berkualitas dan merata. Pendidikan, bersama dengan pangan, energi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat miskin, menjadi lima prioritas utama Presiden Prabowo.
Qodari menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan harus menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan oleh guru, siswa, dan masyarakat. Program revitalisasi sekolah telah menunjukkan hasil signifikan, dengan peningkatan jumlah sekolah yang direvitalisasi dari semula 14.173 pada 2025 menjadi 16.140 pada 2026, meskipun anggaran tetap sebesar Rp16,9 triliun. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 sekolah dengan alokasi Rp14,57 triliun.
Dia juga menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah daerah untuk memastikan percepatan program berjalan efektif. Qodari mengajak para kepala daerah untuk mengajukan sekolah-sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan agar bisa masuk prioritas revitalisasi dan memanfaatkan dukungan dana tanggung jawab sosial serta sumber non-APBN guna memperluas cakupan program.
Selain revitalisasi, program digitalisasi pembelajaran juga menjadi prioritas. Melalui panel datar interaktif dan materi pembelajaran digital, pemerintah berupaya memastikan siswa di wilayah terpencil mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan di kota besar. "Saya menyebutnya pendidikan next level, sebuah lompatan baru agar kesenjangan kualitas antarwilayah bisa dikurangi," ujar Qodari.
Qodari menambahkan bahwa Kantor Staf Presiden akan terus memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif dan setiap hambatan di lapangan bisa segera diselesaikan. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global melalui program revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran.
Dia juga berpesan agar para kepala daerah mengawasi pelaksanaan digitalisasi secara cermat agar sarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan optimal. Qodari optimistis inisiatif tersebut akan melahirkan generasi baru pemimpin bangsa. "Kita ingin memastikan setiap sekolah benar-benar bagus kualitasnya dan digitalisasi mampu membawa pendidikan Indonesia ke next level, melahirkan calon-calon pemimpin masa depan dari seluruh pelosok negeri," katanya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika