REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peringatan Hari Guru Nasional dimanfaatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mendorong penguatan literasi Pancasila dan toleransi di lingkungan pendidikan. Upaya ini dipandang penting untuk memperkuat ketahanan sosial, terutama di daerah multikultural, seperti Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
BPIP menggelar kegiatan bertajuk "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Fondasi Bangsa Menuju Indonesia Raya" pada Selasa (25/11), diikuti ratusan peserta dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi masyarakat, pemuda, dan para pendidik. Kegiatan ini menempatkan peran guru sebagai ujung tombak penanaman nilai kebangsaan di tengah perubahan sosial dan derasnya arus informasi digital.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, pembangunan karakter bangsa kini menjadi prioritas nasional yang harus berjalan paralel dengan penguatan ekosistem pendidikan.
“Guru adalah pilar pembentukan karakter bangsa. Di momentum Hari Guru Nasional ini, kita perlu mengingat bahwa tanpa guru yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila, mustahil melahirkan generasi yang berintegritas,” kata Yudian dalam siaran pers, Selasa (25/11/2025).
Ia menambahkan bahwa pembangunan manusia Indonesia tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga soal karakter dan integritas. “Pancasila adalah fondasinya,” katanya.
Yudian juga menyoroti karakter wilayah Tarakan sebagai kota perbatasan yang multikultural, sehingga memerlukan pendekatan pembinaan ideologi yang lebih terstruktur. Dinamika sosial dan arus pendatang, menurutnya, menjadi alasan pentingnya literasi kebangsaan yang kuat.
Wali Kota Tarakan Khairul menyatakan kegiatan BPIP sejalan dengan kondisi sosial kotanya yang dikenal stabil dan toleran. Ia menegaskan bahwa keberagaman di Tarakan telah menjadi modal sosial yang menjaga kohesi masyarakat.
“Keragaman di Tarakan adalah modal sosial. Warga hidup saling menghormati, dan ini mencerminkan nilai Pancasila yang sudah teruji,” ujarnya. Khairul menilai penguatan literasi kebangsaan penting untuk memastikan kohesi sosial tetap terjaga di tengah arus mobilitas pendatang.
Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengingatkan bahwa ancaman terhadap nilai Pancasila kini sebagian besar bersumber dari ruang digital. Ia menyebut maraknya disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik sebagai tantangan paling serius.
"Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ruang digital mempercepat penyebaran intoleransi. Ini harus dihadapi dengan sosialisasi yang lebih masif dan adaptif,” katanya.
Prakoso menyampaikan BPIP akan memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan untuk memperkuat literasi digital berbasis Pancasila, terutama bagi generasi muda dan kelompok pendidik.
Kegiatan tersebut meliputi diskusi mengenai toleransi, perkembangan teknologi, serta ketahanan generasi muda dalam menghadapi arus informasi yang kian tak terkontrol. BPIP menyatakan program ini akan ditindaklanjuti dengan pendampingan lanjutan di Tarakan dan wilayah Kalimantan Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika