REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri mengatakan, pihaknya mulai memetakan dan mengidentifikasi permasalahan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.
"Perlu dilakukan mapping, identifikasi permasalahan, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga, pengamanan terhadap pembangunan Ibu Kota Baru bisa dilakukan secara komprehensif," Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat membuka Rapat Kerja Teknis Korps Brimob Polri di Pusat Latihan Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022).
Dia mengatakan, pemindahan dan pembangunan IKN ke Kalimantan Timur bukan hanya terkait pemindahan fisik dan pemindahan pegawai ke tempat yang baru. Namun juga menjadi bagian dari transformasi bangsa Indonesia menuju Indonesia maju.
"Agenda ini tentunya perlu didukung dan diamankan oleh kita semua," kata dia.
Pemetaan dan identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi pada pembangunan IKN tersebut, kata dia, merupakan bagian dari tugas Polri dan TNI untukmenjaga pertahanan dan keamanan negara.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN di Istana Negara Jakarta pada Kamis. Kepala Otorita memegang jabatan selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.
Kepala Orotita dan Wakilnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama setelah lima tahun. Namun, mereka juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan berakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika