Kamis 10 Mar 2022 23:19 WIB

Jokowi Ingin Struktur Otorita IKN Libatkan Masyarakat Daerah

Jokowi meminta Otoritas IKN rekrut deputi yang berasal dari daerah sekitar

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo (kanan) memberi selamat kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kiri) beserta istri dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe serta istri usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (10/3/2022). Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe akan menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang pertama kali dilantik oleh presiden dengan masa jabatan selama lima tahun serta tugasnya diatur dalam peraturan presiden.
Foto: ANTARA/HO/Setpres-Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo (kanan) memberi selamat kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kiri) beserta istri dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe serta istri usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (10/3/2022). Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe akan menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang pertama kali dilantik oleh presiden dengan masa jabatan selama lima tahun serta tugasnya diatur dalam peraturan presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat daerah setempat turut dilibatkan dalam struktur Otorita IKN. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat terbatas pembahasan masalah pertanahan dan kelembagaan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3).

“Saya harapkan nanti Otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah. Sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” ujar Jokowi.

Sedangkan terkait percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita, Jokowi juga meminta agar segera diselesaikan.

"Ini juga agar segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan,” kata Jokowi.

Dalam ratas ini, Presiden juga mengingatkan agar jajarannya kembali mengkomunikasikan terkait alasan pemindahan ibu kota negara, yang salah satunya dilakukan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.

"Urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa," kata Jokowi.

Ia menegaskan, meskipun pemerintah fokus melakukan pemindahan dan pembangunan IKN, namun pemerintah tetap akan membenahi kondisi di DKI Jakarta.

“Juga disampaikan Jakarta pun akan kita perbaiki, bukan ditinggalkan. Jangan ada sebuah persepsi itu,” ujar dia.

Dessy Suciati Saputri

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement