REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejakgung) memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia tahun 2011-2021. Kejakgung telah menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia Tbk ke tahap penyidikan umum pada Rabu (19/1/2022).
"J diperiksa terkait mekanisme pengadaan pesawat udara,"kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Jumat (18/2/2022). Pada Kamis, (17/2), Juliandra diperiksa bersama satu orang saksi lainnya, berinisial RAR, selaku Vice President (VP) Corporate Secretary Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2015.
Saat pemeriksaan, Juliandra masih berstatus Dirut PT Citilink Indonesia. Sehari setelah pemeriksaan, Jumat, beredar kabar terkait pencopotan Juliandra dari jabatan dirut tersebut.
Penyidik Jampidsus Kejakgung pada Selasa (15/2022), memeriksa empat mantan komisaris Garuda, yakni Sahala Lumban Goal (SLG) selaku komisaris utama (komut) PT Garuda Indonesia tahun 2019, Adi Rahman Adwonso (ARA) sebagai komisaris Garuda Indonesia tahun 2012, Dony Oksaria selaku komisaris Garuda Indonesia tahun 2014, dan Muzaffar Ismail (MI) selaku komut Garuda Indonesia tahun 2014.
Sementara pada Senin (14/2/2022), penyidik memeriksa Chairal Tanjung selaku komisaris Garuda Indonesia, Linggasari Suharso selaku direktur sumber daya manusia (SDM) dan umum PT Garuda Indonesia tahun 2017, serta Capten Trianto Moeharsono selaku VP operation planning and control PT Garuda Indonesia tahun 2009. Ketiganya diperiksa terkait mekanisme pengadaan pesawat udara.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan, penyidikan akan berkembang tidak hanya terkait pembelian ATR 72-600, tetapi juga soal pengadaan Bombardier, Airbus, Boeing, dan Rolls Royce.
Ikuti Whatsapp Channel Republika