REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetyani mendorong keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia mengatakan, upaya mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan langkah strategis mendukung peningkatan kualitas demokrasi.
"Demokrasi adalah sebuah proses yang memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi berkualitas harus melibatkan rakyat secara substantif dan langsung, termasuk kaum perempuan," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/2/2022).
Menurutnya, perbedaan pengalaman yang dimiliki perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki menjadi salah satu alasan keniscayaan menghadirkan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan politik. Ia menuturkan, kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya pada konteks ide atau gagasan, melainkan juga kehadiran fisik.
"Keberadaannya dibutuhkan untuk melengkapi formulasi kebijakan dan arah pembangunan demokrasi yang berkualitas, pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan serta makin mendekatkan pada sasarannya, yakni kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, UUD 1945," ujarnya.
Ia berharap, banyak perempuan yang menemukan jalan suksesnya melalui keterlibatan dalam politik, baik di legislatif, maupun di lembaga penyelenggara pemilu. Setidaknya 30 persen perempuan minimal terpilih sebagai penyelenggara pemilu.
"Bukan hanya di pusat, tetapi juga diikuti menempatkan 30 persen perempuan di lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kota-kabupaten," kata dia.
Menurut dia, KPU dan Bawaslu harus mampu menjadi lembaga yang memastikan hadirnya demokrasi berkualitas dan yang melayani rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika