REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, pihaknya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mengungkap lima kriteria dalam memilih penyelenggara pemilu.
Pertama, Komisi II menekankan integritas dari para calon anggota KPU. Pasalnya, ia masih melihat adanya pelanggaran dari penyelenggara pemilu periode sebelumnya yang mencoreng nama lembaga tersebut.
"Tentu kan itu memprihatinkan kita semua, itu waktu itu kita berpesan dalam proses itu aspek integritas itu menjadi satu yang sangat penting," ujar Doli dalam sebuah diskusi daring, Jumat (11/2).
Kedua adalah kapabilitas. Komisi II berharap kepada calon anggota KPU yang terpilih nanti memiliki komitmen dan pemahaman terkait pemilu. "Baik itu secara konsepsional, sampai masalah teknis, jadi bukan orang-orang yang tidak memahami sama sekali. Dari berbagai aspek, baik aspek hukum, politik, dan seterusnya," ujar Doli.
Selanjutnya mereka harus memiliki kecakapan dan kemampuan yang profesional. Sebab, anggota KPU dan Bawaslu akan bersinggungan langsung dengan pemangku kepentingan pemilu, seperti partai politik dan pemerintah.
"Artinya, mereka harus bisa menempatkan diri sebagai orang yang bisa berkomunikasi, tetap menjaga independensi, imparsial. Jadi komunikasi leadership yang seperti itu yang kita butuhkan ke depan," ujar Doli.
Keempat, Komisi II mencari orang yang inovatif dan kreatif di lembaga penyelenggaraan pemilu. Kemajuan zaman akan menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam menghadirkan kemudahan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
"Terutama buat pemilih. Tentu kita berharap pemilu ini menjadi terbuka untuk menggunakan perkembangan teknologi, ada proses digitalisasi dan elektronikasi," ujar Doli.
Terakhir, Komisi II menekankan calon anggota KPU yang memiliki kesehatan dan mental yang kuat. Pihaknya berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019, saat banyak petugas pemilu meninggal karena beban kerja yang berat.
"Ini tak berlaku hanya untuk KPU RI saja, tetapi juga ke tingkat bawah, orang-orang yang punya mental dan fisik yang kuat. Jadi riwayat kesehatan akan menjadi pertimbangan faktor usia dan seterusnya, nah ini menjadi penting," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika